MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Provinsi Kalteng, Yuren S. Bahan menyampaikan, Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap akhir atau Tahap III dari Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Provinsi (APBNP) dicairkan akhir bulan Desember 2015 nanti.
Pencairan anggaran Dana Desa ke 13 kabupaten se Kalteng direncanakan pada Kamis 31 Desember 2015 nanti, sebesar 20 persen atau Rp.80.607.681.000,- yang sudah dianggarkan sebelumnya pada minggu ke dua bulan Oktober 2015 kemarin.
“Bantuan Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tansmigrasi ini diterbangkan (dicairkan.red) langsung ke rekening desa masing-masing kabupaten/kota,” jelas Yuren ditemui di ruang kerjanya, Selasa (01/12/2015).
Proses penyaluran dana desa dari Pemerintah Pusat langsung menuju ke rekening desa, bertujuan untuk mempermudah atau memangkas proses administrasi penyaluran dana agar tidak berbelit. Dimana sebelumnya pencairan dana desa melalui tiga tahapan birokrasi yakni dari Pemerintah Pusat (APBN) ke kas kabupaten/kota kemudian ke desa.
Jumlah keseluruhan dana yang dicairkan pada tahun 2015 menurut Yuren adalah sekitar Rp.403.351.015.000,- dengan metode tiga tahapan pencarian. Dia menjelaskan, tahap I sebesar 40 persen atau Rp.161.216.362.000,- yang dicairkan pada April 2015 sebesar Rp.159.972.604.710, atau 99,22 persen.
Tahap II sebesar 40 persen atau Rp. 161.216.362.000,- sudah dicairkan pada Agustus 2015 sebesar Rp.120.376.495.656 atau 74,64 persen. Dengan demikian, total dari tahap I dan II yang telah dicairkan masih 70 persen.
“Seharusnya pencairan tahap I dan II sudah mencapai 80 persen, sisa 10 persennya belum dicairkan, mungkin ada kendala administrasi yang belum selesai. Namun rencananya akan dicairkan pada Desember ini bersamaan dengan turunnya dana tahap III,” ujarnya lagi.
Agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana desa dan kesalahan dalam peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh Kepala Desa, BPMDes Provinsi Kalteng sudah melakukan sosialisasi berupa bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti seluruh Kepala Desa se Kalteng dan petugas pendamping.
Yuren mengaku, sebelum kepala desa mendapatkan bimbingan teknis dari BPMDes Provinsi Kalteng terkait penggunaan dan peyusunan RPJMDes serta laporan pertanggunjawaban pengguna anggaran, beberapa kepala desa mengaku khawatir dan takut untuk menggunakan anggara yang disalurkan pemerintah pusat tersebut.
Informasi yang disampaikan Yuren ke MENARAnews, berdasarkan hasil evaluasi realisasi dan penyaluran dana desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kalteng sendiri berada di posisi teratas dari Provinsi lain.
“Anggaran untuk tahun ini di khususkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan infrastruktur desa tentunya berdasarkan hasil mupakat dari masyarakat,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.