MENARAnews, Medan (Sumut) – Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Medan yang bergabung dengan buruh yang berdemo hari ini menganggap peraturan pemerintah tentang pengupahan adalah hanya untuk mengebiri hak buruh.
Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi JK hanya untuk memberikan Karpet Merah bagi Investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum SMI Cabang Medan, Muslim. Dirinya mengatakan, Paket Kebijakan Jokowi JK ini hanya untuk mengundang Investor asing untuk datang ke Indonesia. Sehingga peraturan – peraturan untuk industri semakin diliberalisasi. “Sampai saat ini baru nampak dampaknya dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 Tahun 2015, itu kenapa pemerintah Jokowi JK berkeras untuk tidak mencabut PP Nomor 78,” ujarnya saat ditemui disela sela aksi.
Dirinya kembali menegaskan kalau paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan presiden ke Tujuh Indonesia ini merupakan produk Neoliberalisme. SMI juga mengajak masyarakat untuk sama – sama menolak paket kebijakan tersebut.
Jika peraturan ini tidak dicabut, lanjutnya, akan menambah penderitaan buruh di Indonesia. Karena PP ini dianggap menghilangkan hak buruh untuk mendapatkan hidup layak. “Dengan dasar inflasi dan pertumbuhan Ekonomi sebagai penetapan upah, PP menghilangkan hak buruh. Karena Komponen Hidup Layak Sendiri yang enam puluh komponen itu sampai detik ini belum juga dihitung dan disurvey dengan jujur,” paparnya.
Muslim menambahkan, keluarnya PP No 78 Tahun 2015 berkaitan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia. Karena MEA memiliki standar -standar yang harus dipenuhi buruh dan disamakan dengan standar ditingkatan ASEAN. “Oleh karena itu kita melihat, pemerintahan Jokowi JK ingin mengejar standar tersebut untuk bisa bersaing di MEA,” katanya.
Saat ini, buruh di Indonesia dianggap belum mampu untuk menyamai standar buruh yang ada di tingkatan ASEAN. Dilihat dari bagaimana latar belakang pendidikan buruh di Indonesia yang masih didominasi oleh pendidikan pada taraf Sekolah Menengah Atas (SMA). “Berbicara tentang MEA, bagaimana buruh yang tingkat pendidikannya masih terbilang rendah harus bersaing dengan para sarjana lulusan Sarjana,” ujarnya.
Kembali ditegaskan oleh Muslim, pemerintah Indonesia harus memperhatikan bagaimana buruh di Indonesia. Sampai saat ini masih begitu banyak persoalan buruh di Indonesia yang harus diselesaikan. Permasalahannya, apabila nanti buruh yang datang dari luar tidak diharuskan bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan, apabila nanti buruh Indonesia akan bekerja keluar dari Indonesia harus bisa menguasai bahasa negara yang akan mereka tuju.
SMI dengan tegas, menolak diberlakukannya MEA di Indonesia. Karena MEA dianggap bukan merupakan kebutuhan rakyat Indonesia. “ini hanya kebutuhan para pemodal internasional yang modalnya sudah stagnan di kawasan Eropa, sehingga harus membuang (modal) mereka ke kawasan Asia,” pungkasnya. (yug)
{adselite}