Ribuan Mahasiswa Hadiri Konferensi Regional Administrasi Publik se-Sumatera 2015

MENARAnews, Medan (Sumut) – Gelanggang Mahasiswa USU dipadati oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera. Mereka menghadiri acara Konferensi Regional Mahasiswa Administrasi Publik Se-Sumatera 2015. Sejak pagi, mahasiswa berbondong – bondong masuk ke Gelanggang Mahasiswa (Gema).

Universitas Sumatera Utara (USU) didapuk sebagai tuan rumah Konferensi yang digelar pertama kalinya di Sumatera. Sebelumnya Universitas Indonesia pernah membuat Konferensi yang sama dalam skala Nasional. Tak kalah dengan UI, peserta yang hadir tampak antusias menghadiri Konferensi Regional.

Risky Fadli Matondang, Ketua Panitia mengatakan, Konferensi ini merupakan hasil kerjasama dari beberapa Universitas yang ada di Kota Medan. Ada enam universitas di Kota Medan yang bekerjasama dalam menggelar Konreg antara lain, UMSU, USU, UISU, Universitas Dharmawangsa, Universitas HKBP Nomensen dan UMA. Semuanya merupakan Jurusan Administrasi Publik.

Konferensi juga dihadiri oleh 70 delegasi Univeraitas di Sumatera antara lain, USU, Universitas HKBP Nomensen, UMSU, UISU, UMA, Universitas Dharmawangsa, Universitas Muhammaddiyah Tapanuli Selatan, Universitas Bengkulu, Univeraitas Al Muslim Bireun, Universitas Riau, Uin Suska, Univ, Malikusssaleh, UNP, Univeraitas Islam Riau, Universitas Bandar Lampung dan Universitas Jambi.

Konferensi akan digelar selama tiga hari mulai, 13 s/d 15 November 2015. Panitia Konreg mwnghadirkan benerapa pembicara yang cukup berkompeten di bidang Administrasi Publik. Salah satunya adalah penulis buku Etika Administrasi Publik, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo. Akademisi ini mengupas tuntas tentang good Governance di Indonesia Khususnya Sumatera Utara.

Banyaknya kasus yang mendera provinsi Sumut diakibatkanburuknya perintahan di Sumatera Utara. Apalagi, menurut Wahyudi Kasus yang masih hangat menjadi pembahasan publik tentang korupsi dana Bansos yang membuat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menjadi tersangka.

Selain itu, Ranu Mihardja, SH, M. Hum, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK juga menjadi pembicara dalam Konferensi. Anggota lembaga anti rasuah itu akan membahas tentang Peta Korupsi dalam pemerintahan Daerah.

Risky berharap, acara ini adalah sebuah langkah awal pembenahan birokrasi di Sumatera Utara.

“Mengingat permasalahan birokrasi, mengingat permasalahan publik, acara ini diharapkan bisa menghasilkan solusi untuk permasalahan administrasi publik atau pelayanan publik yang ada di Sumatera Utara, Solusi nanti akan didapatkan dari perumusan yang akan dilakukan pada FGD dan akan menjadi rekomendasi yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (yug)

{adselite}

Comments
Loading...