MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Ratusan relawan mengatasnamakan “Aliansi Rakyat Menggugat” meminta KPU Provinsi Kalteng membatalkan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalteng jika tidak mampu memenuhi tuntutan yang disampaikan. Tuntutan tersebut yakni dikembalikannya hak konstitusi pasangan nomor urut tiga, Ujang Iskandar – Jawawi untuk dipilih pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng
“Itu tuntutan kita yang pertama, yang kedua, kami meminta agar KPU Perovinsi Kalteng mengembalikan hak memilih sekitar 478.800 pendukung Ujang-Jawawi yang tidak ingin Golpot dan tidak ingin memilih pasangan calon lain,” jelas Setiawan, koordinator aksi kepada awak media senin (23/11/2015).
Setiawan merasa, KPU RI sudah melakukan penjegalan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ujang-Jawawi. Dimana keputusan KPU RI mengacu kepada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menyatakan membatalkan paslon Ujang-Jawawi.
“Jelas sekali pasangan Ujang-Jawawi terdzalimi atas keputusan ini. Jika kita menelaah UU No.1 tahun 2015 pasal 180 tentang Pemilu, KPU dengan sengaja telah menghilangkan hak seseorang untuk dipilih dan memilih. Keputusan ini juga melanggar PKPU No.12 Pasal 27 ayat (1) dan (2) keputusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat dalam penetapan calon gubernur dan wakil gubenur kalteng,” jelasnya lagi.
Menurutnya lagi, kasus ini sangat tidak jelas, KPU Kalteng telah memutuskan bahwa persyaratan yang diajukan Ujang-Jawawi telah memenuhi syarat. Namun, tiba-tiba KPU RI melakukan pembatalan pencalonan tersebut
“Apakah KPU RI sendiri tidak memperhitungkan pidana yang nantinya dialami oleh KPU Provinsi Kalteng sebagai penyelenggara pemilu?, apakah KPU tidak memperhitungkan bahwa ini nanti akan konflik dalam Pemilukada di Kalteng,” tanyanya.
Sepementara itu Ketua Komisioner KPU Provinsi Kalteng, H. Ahmad Syar’i mengatakan pihak KPU sudah menerima aspirasi dan tuntutan yang disampaikan relawan. Tentunya hal ini akan dipelajari terlebih dahulu.
“Saya sudah menjelaskan tadi, bagaimana prosedur kita menerima, bagaimana kita mempertimbangkan hasil verifikasi, bagaimana kita memproses sedemikian rupa sehingga sekarang, dan ini sudah kita jelaskan ke mereka, di samping mereka menyampaikan aspirasinya,” jelas Syar’i.
Sementara peroses pelaksanaan Pemilukada di Kalteng sendiri, menurut Syar’i tetap berjalan seperti biasa dan tuntutan tersebut akan disampaikan ke KPU RI.
“Kita tunggu saja kebijakan dari KPU RI seperti apa nanti, yang penting kita sudah sampaikan aspirasi mereka,” tutupnya.(Arliandie)
Editor : Raudhatul N.