MENARAnews, Jayapura (Papua) – Rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Provinsi Papua Tahun 2015 antara KPU Provinsi Papua, Forkopimda Provinsi Papua dan instansi terkait yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP., MH, dilaksanakan di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, selasa (17/11).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda dan Perwakilan KPU Kabupaten yang merupakan peserta pilkada serentak. Juga turut hadir Pangdam XVII / Cenderawasih Mayjend TNI Hinsa Siburian, Karo Ops Polda Papua KOMBES POL Tatang, Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy, SH., Sekda Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen, Dir Reskrim Um Polda Papua Kombes Pol Dwi Riyanto, Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua Peggy Watimena, Divisi Pokja Sosial KPU Provinsi Papua Musa Sombuk, Divisi Bidang Teknik KPU Provinsi Papua Beatrix Wanane, SIP, MM,
“Rapat koordinasi ini guna membahasa terkait persiapan pelaksanaan pemilukada serentak di 11 Kabupaten se-Provinsi Papua dan disini kita akan mendengar secara langsung penjelasan dari Ketua KPU Provinsi Papua mengenai persiapan-persiapan menjelang Pemilukada serentak kata Lukas Enembe.” Ucap Lukas Enembe.
Enembe juga menghimbau kepada Aparat TNI/POLRI agar bisa melakukan deteksi dini terhadap segala kerawanan dan kemungkinan yang akan terjadi, agar dapat meminimalisir permasalahan yang akan timbul. Ia juga menghimbau kepada Setiap KPU Kabupaten peserta pemilukada serentak agar sesegera mungkin melaporkan masalah-masalah yang dihadapi kepada KPU Provinsi Papua. Para KPU Kabupaten peserta pemilukada serentak yang telah melaksanakan tahapan-tahapan juga dihimbau agar segera memproses penerimaan, pelipatan, packing hingga distribusi logistik agar dilaksanakan tepat waktu.
Ditempat yang sama, ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan, dalam rapat Koordinasi Persiapan Pilkada serentak di Provinsi Papua Tahun 2015 ini, akan membahas mengenai persiapan regulasi pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Papua. Berdasarkan 11 Kabupaten di Papua mengacu pada UU No 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan KPU No 1 – 12 Tahun 2015.
Khusus kabupaten menjadi perhatian nasional disamping UU tersebut, juga melaksanakan pemungutan suara dengan sistem Noken berdasarkan Putusan MK No 47 – Tahun 81/ PHPU-A-VII/2009. Jumlah Anggaran Pilkada 11 Kabupaten di Provinsi Papua adalah :
Anggaran dalam NPHD Rp 346. 999. 000. 000,-
b. Anggaran yang sudah dicairkan ke Rekening KPU : Rp 272.391.739.000,-
c. Sisa anggaran : Rp 74.604.261.000,-
d. Kabuapeten Yahukimo sudah di Cairkan dana Rp 23.000.000.000,- sisa dana Rp 41. 000. 000. 000,-
Jumlah Penyelenggara Pilkada serentak pada 11 Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2015 adalah 32.631 orang dengan jumlah TPS 2.939.
Daftar DPT 11 Kabupaten yang melaksanakan Pemilukada serentak, berjumlah 1,031,627 yang terdiri dari :
- Kab. Merauke : 158,755
- Kab. Nabire : 186,850
- Kab. Asmat : 77,716
- Kab. Supiori : 15,103
- Kab. Keerom : 48,881
- Kab. Mamberamo Raya : 24,777
- Kab. Boven Digoel : 45,592
- Kab. Waropen : 31,947
- Kab. Yahukimo : 280,097
- Kab. Peg.Bintang : 92,349
- Kab. Yalimo : 69,560
Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Tatang dalam penyampainya mengatakan, pemilukada serentak ini hanya 1 kali Putaran dan 1 Suara ini sangat menentukan untuk itu kami dari Polda Papua telah menyusun rencana-rencana untuk 11 Kabupaten ini. Dengan melibatkan Anggota Polri sebanyak 3346 Personil ditambah dengan anggota kami khususnya Brimob sebanyak 2 SSK, kami juga meminta bantuan 1 SSK dari Mabes Polri untuk mendukung Pemilukada di Papua ini berjalan aman.
“Untuk permintaan personil ke Kodam sangat bervariasi dimana untuk daerah yang ada Satuan TNI-nya atau Kodim-nya kami pikir tidak ada masalah hanya untuk daerah yang tidak ada Kodim-nya maka kami sudah menyurat ke Kodam untuk permintaan Personil, kemudian Kami dari Polda siap mengamankan namun tidak didukung dana dimana yang didukung hanya masing- masing Polres, sehingga kami sangat kesulitan jika terjadi sesuatu atau perubahan Situasi keamanan terhadap Daerah atau Polres, namun kita akan coba memaksimalkan dana yang ada dari bantuan Gubernur dan Mabes Polri”, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, upaya Polda Papua untuk menciptkan situasi di 11 Kabupaten ini kita upayakan akan menciptakan situasi yang kondusif terutama wilayah yang akan melaksanakan pemilukada, kami prediksi yang rawan itu adalah setelah pencoblosan yaitu pada saat penghitungan suara, ini yg perlu kita antisipasi. Untuk Logistik pemilu, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal dan mengamankan, dari masing-masing Polres akan mengamankan Logistik tersebut.
Untuk Anggaran, yang diajukan untuk masing-masing polres sudah terealisasi semua namun masing-masing kabupaten tidak memasukan anggaran dimana pada saat situasi urgent, karena jika ada masalah maka kita bisa kelabakan, karena di Papua ini Penghubung daerah satu ke lainya menggunakan transportasi Udara, maka itu kami mohon Bantuan Bapak Gubernur pada saat situasi Urgent.
Pangdam XVII /Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan, Bapak Presiden sangat jelas telah menyampaikan 3 Instansi yaitu TNI, Polri dan Aparat Pemda jangan jadi pemadam kebakaran, jangan sudah terjadi masalah baru kita turun. Untuk teman-teman di KPU dan Bawaslu saya minta untuk bekerja profesional, jangan menciptakan Konflik Sosial, kita berupaya untuk melihat gejala-gejala dimasyarakat terkait pilkada ini.
TNI memang harus Netral, ketika ada yang tidak netral maka jika ada masalah kita akan sulit menyelesaikan. Personil, khususnya daerah yang tidak ada satuan TNI-nya atau Kodimnya, maka saya akan melakukan pergeseran pasukan ke daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI atau hanya Koramil saja seperti di Yahukimo maka saya akan geser Pasukan saya dari Wamena dan Timika. (Surya).
{adselite}