MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Ballroom The Arista Hotel, Palembang, kemarin (14/11) dipenuhi puluhan peneliti dari dalam dan luar negeri yang menghadiri Diskusi Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan United Nation Development Program (UNDP).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri LHK, Gubernur Sumsel, dan Direktur Perbaikan Darurat BNPB.
Pakar Pengelolaan Lahan Rawa Universitas Sriwijaya, Prof. Robianto mayampaikan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan terhadap seluruh wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.
“Provinsi Jambi, Sumsel, dan Riau harus kompak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Karena meskipun hanya salah satunya yang terbakar, akan berdampak juga ke wilayah yang lain, terutama terkait kabut asap,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Perbaikan Darurat BNPB, Yolak Dalimunthe menyampaikan kendala yang dihadapi BNPB dalam melakukan upaya pemadaman.
“Kami sudah berupaya maksimal memadamkan kebakaran. Namun terdapat beberapa kendala yang kami hadapi, seperti adanya kabut asap serta kondisi alam yang tidak menentu. Kedua hal tersebut menjadi kendala utama proses pemadaman,” paparnya.
Gubernur Sumsel sebagai penanggung jawab di wialayah Sumsel juga menyampaikan pendapatnya. Alex tidak setuju dengan anggapan berbagai pihak bahwa terdapat pembiaran kebakaran hutan dan lahan.
“Saya minta tolong. Jangan disebut ada pembiaran. Semua pihak telah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman. Namun kondisi alam memang menjadi hambatan utama,” pintanya.
Ia juga menambahkan bahwa perlu adanya pengawasan terhadap lahan yang ada agar pelaku-pelaku tidak kembali melakukan pembakaran.
“Berdasarkan diskusi ini, ada konklusi bahwa kebakaran awalnya terjadi hanya di lahan yang terbengkalai, yang tidak diawasi. Pengawasan terhadap hutan dan lahan perlu ditingkatkan, ada petugas yang berjaga dan melakukan patroli,” tegasnya.
Alex juga mempertaruhkan jabatannya sebagai sebagai Gubernur Sumsel apabila tahun 2016 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebesar tahun 2015.
“Tahun 2015 ini kebakaran hutan dan lahan memang luar biasa. segala upaya telah kita kerahkan, tapi prosesnya memang lambat. Itu semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk penanganan apabila kebakaran kembali terjadi. Saya jamin apabila kebakaran di tahun depan kembali terjadi, tidak akan sebesar tahun ini. Saya pertaruhkan jabatan saya,” ujarnya.
Menteri LHK menegaskan bahwa akan dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai unit kerja khusus yang mengawasi pengelolaan hutan dan lahan untuk meminimalisir terulangnya kebakaran.
“Kami telah berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian PAN RB, dan beberapa pihak lain untuk segera membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan di 6 provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kesatuan ini akan berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya. (MA)
Â
Â
Â
Â