spot_img

Pedagang Kaki Lima Pasar 16 Ilir Panik Saat Ditertibkan Satpol PP

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Para pedagang kaki lima di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (10/11) mendadak panik. Pasalnya, di lokasi puluhan petugas Sat Pol PP Kota Palembang mengamankan barang dagangan milik mereka yang diletakan di atas trotoar jalan, persis di depan toko.

Penertiban tersebut dilakukan karena para pedagang melanggar Peraturan Daerah (Perda), dengan meletakan barang dagangan di depan toko hingga mengganggu pejalan kaki.

Dalam penertiban itu, petugas Sat Pol PP mengamankan puluhan lembar pakaian yang dijual para pedagang, gerobak dagangan, bahkan mesin cuci serta oven kue yang dipajang para pemilik toko di depan toko.

Selain menetriban pedagang kaki lima, dalam penertiban tersebut, petugas Sat Pol PP Kota Palembang juga melakukan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kabid Operasional dan Penertiban Sat Pol PP Kota Palembang, S Hendra mengatakan, penertiban dilakukan pihaknya bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pedagang kaki lima yang kerap memajang dagangan di trotoar jalan dan mengakibatkan ketidaknyamanan para pengguna jalan.

“Berdasarkan Perda, para pedagang yang memajang dagangan di atas trotoar jalan, tidak diperbolahkan. Dari itulah, kita melakukan penertiban ini,” tegas Hendra.

Masih dikatakanya, sebelum pihaknya melakukan razia, sosialisasi telah sering dilakukan. Namun ternyata, para pedagang tidak menghiraukannya hingga akhirnya pihaknya melakukan tindakan tegas dengan melakukan penertiban.

“Barang-barang dagangan yang berada di atas trotoar tepat di depan toko mereka kita amankan. Dan mereka harus mengikuti sidang yustisi ditempat untuk menebus barang dagangan mereka,” ungkapnya.

Lebih jauh ditambahkan Hendra, penegakan Perda kepada para pedagang yang nakal dilakukan Sat Pol PP Kota Palembang secara bertahap. Dimana untuk para pedagang yang terjaring akan didata, apabila tiga kali para pedagang tersebut terjaring razia maka barang dagangan mereka akan disita dan tidak dikembalikan.

Sedangkan untuk warga yang terjaring razia karena tidak memilik Kartu Tanda Pendudu (KTP), kata Hendra, juga disidangkan Yustisi di tempat.

“Baik pedagang toko dan warga yang tak memiliki KTP kita sidangkan ditempat. Hakimnya, dari Kejaksaan Negeri Palembang,” tandasnya.

Ditambahkan Kabid Penegak Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Pol PP Kota Palembang, Damsi AR, para pedagang dan pemilik KTP yang disidang di tempat diwajibkan membayar denda.

“Kalau untuk nominalnya, itu kewenangan hakim. Tapi dalam Perda jelas teruang, para pelanggar dapat dihukum 3 bulan pasang badan (penjara) dan denda maksimal Rp 50 juta,” pungkasnya. (SI)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,050PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles