Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Masih Menuai Polemik di Masyarakat

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Penerapan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga VI hingga saat ini masih menuai polemik di kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, Amidi, SE., M.Si ketika diwawancarai di RS Muhmadiyah pada Kamis (26/11) mengatakan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak paket kebijakan ekonomi jilid I sampai VI.

“Pemerintah harus berkomitmen mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga VI, seperti permudahan KUR bagi pengusaha mikro, agar dapat dirasakan manfaatnya”, ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa terdapat beberapa isi paket kebijakan yang cukup membantu masyarakat. antara lain pengurangan pajak, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

“Pemberlakuan pengurangan pajak memberikan angin segar bagi pengusaha yang terdampak dari krisis ekonomi. KEK yang merupakan salah satu program IMEP Presiden Jokowi juga sudah tepat, hanya tinggal dipercepat proses pembangunannya,” paparnya.

Ia menambahkan, meskipun penerapan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menuai penolakan dari buruh, namun kebijakan tersebut harus bersifat dinamis.

“PP tentang Pengupahan sebenarnya bernilai positif, tetapi harus diterapkan secara fleksibel, karena tidak semua perusahaan dapat menyesuaikan dengan PP tersebut”, tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumsel, Robby Budi Puruhita, SE menjelaskan bahwa program terkait paket kebijakan ekonomi sudah sangat tepat.

“Keenam jilid paket kebijakan ekonomi sudah sesuai diterapkan di Indonesia, karena dapat menopang kondisi perekonomian Indonesia agar mampu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal maupun internasional. Oleh karena itu, masyarakat harus mendukung program tersebut”, ucap Robby.

Dirinya menambahkan, perekonomian global yang semakin terbuka menuntut masyarakar untuk lebih kompetitif.

“Diperlukan peran pengawasan masyarakat terhadap oknum-oknum yang ingin mengacaukan jalannya kebijakan tersebut”, imbuhnya. (HA)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,036PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles