MENARAnews, Opini – Setahun sudah rezim baru berkuasa, namun kenyataan menunjukkan kita masih jauh dari tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Seolah-olah kita bersenda gurau dengan Plato, bapak pencetus dunia ide itu. Memang, begitulah analogi yang dapat menggambarkan konsep Trisaktinya Soekarno saat ini yang semuanya itu termaktub dalam nawacitanya Presiden Jokowi.
Berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam sosial budaya adalah doa-doa dan manifol yang dikira mustajab dan mujur untuk dijadikan sebagai landasan bangsa. Namun kenyataannya bertolak belakang. Melawan imperialisme, neo-kolonialisme pun telah luntur oleh jebakan-jebakan kaum interest yang menusuk sendi-sendi kemanusiaan penguasa kita itu. Kepentingan rakyat dijadikan jargon-jargon yang mampu membuat masyarakat tersihir bahkan tak sadarkan diri beberapa saat akibat “bius” politik yang sudah disuntikkan hingga menembus sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tak banyak mereka yang tahu akan hal ini, mereka sebagai orang-orang yang berintelektual tinggi memandang hal ini adalah hal sepele. Seolah-olah mereka melunturkan sifat sosial mereka yang esensial diakibatkan sikap berdiam diri, apatis, padahal keadaan yang terjadi adalah agenda yang mendesak. Ya, begitulah kehidupan bernegara di negara ini, ada mereka yang sadar, ada mereka yang diam, ada mereka yang tak peduli, rasa-rasanya sulit untuk mengubahnya.
Menanyakan Kembali
Banyak orang berpandangan menjadi seorang penguasa bukan hal yang menguntungkan. Hal-hal konservatif ini tak bisa dinafikan dari peranan dan derajat yang diemban penguasa. Penguasa, kata Stalin, Machiavelli dan Hitler adalah mereka yang kuat, idealis dan berwatak tegas. Rasa-rasanya hal ini tak nampak dalam mentalitas dan perilaku presiden kita, pak Jokowi. Berdaulat secara politik merupakan cerminan ide yang disalahgunakan dengan rapi dan terselubung dalam pelaksanaannya. Tunggangan partai dan institusi atas mencerminkan bahwa intervensi dalam hal ikhwal pembuatan kebijakan masih kental dilakukan.
Entah itu karena alasan terima kasih atau mungkin hal ini dilakukan untuk menguatkan posisinya di sana, entahlah, mungkin hal itu wajar terjadi. Dalam kejadian ini, apakah politik praktis kita akan selalu mencengkram kedaulatan politik penguasa, apakah kue-kue kekuasaan itu menjadi ucapan terima kasih yang wajar bagi mereka? Mungkin itulah cerminan kedaulatan politik kita yang kacau balau saat ini. Kita seolah-olah melaksanakan konsepsi kedaulatan secara esensial, namun memotong lidah penguasa untuk mau mengatakan kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan, rasa-rasanya memang sulit. Semua itu akibat jebakan lingkaran setan kaum pemodal yang licik.
Revolusi Mental?
Gaung ‘Revolusi Mental’ yang terdengar hebat saat kampanye masa lalu nampaknya belum mencapai sasaran yang jelas. Merevolusikan mental bangsa yang sudah lama dijajah oleh kebudayaan Barat, rasa-rasanya sudah menjadi karakter sebagian besar bangsa kita, sehingga sangat sulit untuk mencapainya. Indoktrinasi paham fundamentalis menusuk segi-segi kemanusiaan kita sehingga kita menjadi budak dari egoisme, individual dan fanatisme yang akut. Jargon revolusi yang ingin mengubah paradigma mentalitas kita agaknya juga harus diimbangi oleh semangat pemberian pendidikan yang tentunya menjadi basic penguat kokohnya mentalitas seseorang.
Pengajaran berbasis disiplin, peningkatan etos kerja, beretika dalam bertindak adalah secerca harapan yang menjadi penguat revolusi mental bila dilakukan dengan penuh kepercayaan dan kesungguhan. Pendidikan yang diberikan juga dilakukan tidak mengekang aspirasi masyarakat sebagai bagian dari hak berbangsa dan bernegara dalam lingkaran demokrasi. Traumatik kekuasaan absolut militer pada masa Soeharto mencerminkan argumentasi masyarakat dan kaum intelektual sendiri menginginkan adanya pendidikan yang tidak berbasis kepada kekerasan. Pendidikan yang semuanya akan bermuara kepada pembaharuan mentalitas masyarakat tanpa harus membuat adanya kecurigaan antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai itu.
Oleh Fajar Anugrah Tumanggor (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)
{adselite}