MENARAnews, Jayapura (Papua) – Indonesian Journalist Network Papua dan Papua Barat Indonesian Journalist, menggelar dialog interaktif bertema Menagih Janji Presiden di Grand Hotel Abepura, Sabtu (21/11).
“Kami mengapresiasi atas janji Presiden RI guna masa depan Papua lebih baik karena Papua telah memberikan sumbangan suara pada Pilpres sekitar 70% dan apa yang dijanjikan Jokowi sudah berbeda atas apa kebijakan di Papua, karena Papua sudah ada Tuan-Tuan yaitu Freeport, karena Tuan yang pertama sejak tahun 1967 telah memipin di tanah papua, Kedua adalah Tuan Militer sejak kekuasaan Indonesia di atas Papua, Presiden Soekarno langsung menunjukkan dengan memperkuat militernya di papua” kata Marianus.
Sebelum Jokowi sebelum jadi Presiden RI tepatnya pada bulan Mei pasca kampanye dan bulan Desember Natalan bersama Rakyat Papua, disana masyarakat Papua melihat Jokowi mengerti apa dasar utama membangun papua. Tanggal 7 Januari 2015, Kapuspen TNI menyampaikan bahwa warga Papua siap mengawal dialog Papua bersama Presiden Jokowi dalam bentuk dialog Konstruktif, tetapi pada bulan berikutnya Jokowi berubah haluan dan menyampaikan tidak perlu berdialog karena kita sudah sering berdialog dengan tokoh Papua.
Negara hadir di papua adalah untuk menjamin kesejahteraan di Papua, dan bahkan janji Jokowi hanya menyentuh persoalan masalah diskriminasi terhadap masyarakat Papua dan gagalnya pembangunan di Papua dan belum pernah membahas masalah kasus pelanggaran Ham di Papua dan masalah disintegrasi papua. Menurut Fiter Neles Tebay, Dalam kaitannya dengan pembangunan Tanah Papua, Presiden Jokowi mempunyai komitmen untuk:
- Membangun jalan raya yang menghubungkan Papua dan Papua Barat.
- Membangun Rel Kereta Api dari sorong, Papua Barat hingga Jayapura, Papua.
- Membangun Pelabuhan-pelabuhan sebagai bagian dari pembangunan tol laut.
- Membangun sejumlah pasar mama-mama Papua.
- Bapak Presiden memahami masalah politik dan konflik di Papua ini adalah dengan cara melakukan dialog dan membebaskan Tapol Napol yang ada di papua dan menciptakan Papua menjadi Tanah yang damai.
Semua pihak yang berkempentingan harus dikumpulkan bersama, dan pekerjaan tsb bukan saja presiden yang harus mengerjakan tetapi harus ikut aktifnya pemerintah derah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Menurutnya, Komunikasi Konstruktif adalah mengurai masalah Papua terkait masalah adat dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan menunjuk petugas negara setingkat menteri dalam mengakomodasi komunikasi konstruktif.
Ketua Barisan Merah Putih Ramses Ohee mengatakan, Presiden RI sangat menyadari bahwa Papua adalah bagian dari NKRI sebagaimana perjuangan Presiden Soekarno dengan berani menyatakan bangsa Papua Barat bagian dari NKRI pada tahun 1969 dan negara dunia sudah mengakuinya.
“Kalau saya lihat bahwa perusahaan besar/Freeport dilihat dari UU Pertambangan dan Mineral bahwa hasil dari Freeport sangat belum memenuhi hak masyarakat Papua dan Indonesia. Saya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi agar selamatkanlah Freeport. Saya sangat bersyukur atas komitmen dan janjinya bapak presiden Jokowi sebagai Wakil Allah yang merupakan berkah dan perlu kita syukuri dan Bapak jokowi siap hadir jika papua jika papua sudah berdamai satu sama lainnya,“ ucapnya. (Surya)
Â
{adselite}