MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalteng, Karliansyah mengkalim ribuan buruh di Kalteng akan siap melakukan aksi mogok kerja nasional, 24 s.d 27 November 2015.
Dengan adanya surat rekomendasi yang dikirim Presiden KSBSI Pusat kepada seluruh Kordinator Wilayah KSBSI se Indonesia termasuk Provinsi Kalteng, pihaknya diminta untuk melakukan aksi mogok kerja di wilayah masing-masing.
“Dengan adanya surat rekomendasi yang kita terima, kita siap dan menyuarakan tuntutan tersebut menjadi tuntutan nusantara dimana tuntutan itu merupakan kepentingan seluruh buruh di Indonesia,” jelas Kaliansyah diwawancarai MENARAnews, Senin (23/11/2015).
Karliansyah menegaskan, dirinya bersama dengan serikat buruh yang ada di Kalteng tidak setuju dan menolak tegas pemberlakukan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Menurutnya Peraturan tersebut tidak berpihak kepada kesejahteraan para buruh. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Kalteng mengenai pengupahan sejauh ini, katanya, tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
“Pembahasan tentang penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) Kalteng tahun 2016 yang sudah ditetapkan, kami KSBSI atau serikat buruh Kalteng tidak pernah dilibatkan. Kami menilai, ada rasa ketakutan pemerintah karena penetapan UMP tidak riil, hanya suara-suara dari pemerintah saja,” ujarnya.
Perubahan yang dilakukan KSBSI Kalteng selama ini, menurutnya sangat sudah luar biasa. Kaliansyah menegaskan sejauh ini Pemerintah Provinsi atau Kabupaten dinilai gagal dalam mensosialisasikan UU Nomor 13 tahun 2003, dimana hak dan kewajiban buruh dikebiri oleh perusahaan. Selain itu, akunya masih banyak praktik penjualan manusia dan pemberlakuan buruh gelap.
“Inilah yang mengakibatkan ancaman dan intimidasi terhadap buruh/pekerja di Kalteng sangat luar buruh biasa. Ada pihak-pihak dari pemerintah sendiri yang ikut campur dalam hal ini, artinya inilah ketidakjelasan UU tersebut tidak sampai ke tangan buruh. Dan sosialisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng sangat lemah sehingga banyak terjadi konfilk yang terjadi di Kalteng,” tegasnya lagi.
Tidak menunutup kemungkinan para buruh yang sudah diperas seperti sapi perahan, diintimidasi oleh perusahan seperti mengambil hak-hak dan kesejahteran dari buruh, kata Karli menambahkan, ada empat poin yang dapat disimpulkan dalam UU 13 Tahun 2013 yakni hidup layak, upah layak, dan tidak ada intimidasi terhadap buruh.
“Undang-undang inilah yang menjadi suatu pilar untuk pemerintah melindungi buruh. Tapi tidak pernah disosialisasikan, kepada buruh,” ujarnya.
Disinggung terkait permasalahan buruh dengan pihak perusahan PT. Agro Lesari Sentosa sejauh ini penyelesaan kepada perusahan sudah memiliki ketetapan hukum, berdasarkan hasil sidang mediasi antara pihak perusahaan dengan buruh di Aula Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalteng beberapa hari yang lalu.
“Kalau dengan perusahan, kita tidak lagi mas, karena keputusannya sudah inkrah. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah, berdasarkan ketentuan UU ketika sudah dilakukan sidang mediasi. Disnakertans Provinsi wajib mengeluarkan anjuran atau hasil dari sidang mediasi,” jelas Karliansyah lebih dalam.
Namun sampai saat ini, anjuran yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap hasil mediasi tersbut menurutnya, belum diterima pihak KSBSI Kalteng.
“Padahal anjuran tersebut merupakan tiket kami melanjutkan upaya hukum kami ke sidang Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri. Ini pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Disnaketrans Provinsi Kalteng. Dimana 10 hari Disnaketrans Provinsi Kalteng harus wajib mengeluarkan anjuran itu,” tutup Karliansyah.
Terpisah, AKBP Jukiman Situmorang, Kapolres Palangka Raya saat dikonfirmasi mengaku sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari organisasi buruh mengenai mogok kerja nasional. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.