MENARAnews, Medan (Sumut) – Pembubaran paksa hingga berujung pada bentrok aparat dengan massa aksi di Istana Negara, Jumat (30/10) memantik komentar para pembela HAM. Salah satunya, Koordinator KontraS Sumatera Utara, Herdensi Adnin. Herdensi menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian adalah bentuk arogansi aparat terhadap buruh yang pada saat itu sedang menyuarakan aspirasinya.
Sangat disayangkan memang tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam membubarkan massa. Tak hanya dibubarkan, ada 25 Aktivis buruh yang ditangkap, dua diantaranya merupakan dari LBH Jakarta. Informasi yang dihimpun, polisi juga merusak mobil komando yang dibawa massa untuk berorasi. Lelaki yang biasa disapa Densi ini mengatakan, dalam pembubaran harus melakukan pendekatan persuasif.
“Semestinya, polisi melakukan pendekatan persuasif bukan represif,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat KontraS Sumut, Minggu (1/11).
Kalau seperti ini, lanjut Densi, akan terkesan polisi menghalangi ataupun melakukan pelarangan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.
“Pelarangan untuk menyampaikan pendapat adalah pelanggaran HAM, padahal mengemukakan pendapat itu sudah dijamin dalam Hak Sipil dan politik, HAM,” imbuhnya.
Pada saat melakukan demonstrasi, buruh menduduki Istana negara hingga lewat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Buruh bertahan untuk menuntut hak normatif mereka dengan menolak pengesahan PP No. 78/2015 yang dianggap akan semakin menyengsarakan nasib Buruh. Karena tidak mau membubarkan diri polisi terpaksa mengambil tindakan. Namun Densi kembali menegaskan, aturan undang-undang jangan dijadikan alasan aparat untuk melakukan tindakan represif.
“Tidak bisa kemudian undang – undang dijadikan alasan kepolisian untuk melakukan tindakan represif, dan urusan menyampaikan pendapat jangan dibatasi oleh persoalan legal formal. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” paparnya.
Kalau seperti ini, lanjutnya lagi, aparat kepolisian juga terkesan menghalangi buruh dalam menyampaikan pendapat.
Bagi pihaknya, apa yang dilakukan aparat kepolisian adalah bentuk arogansi dalam menggunakan wewenang.
“Ini satu tindakan yang tidak benar, bagaimana kalau orang mau memperjuangkan hak normatifnya kemudian harus mengalami tindak kekerasan dari orang yang seharusnya menjaga mereka,” katanya.
Untuk itu, KontraS Sumut melalui Herdensi mengatakan kritikan pedas atas tindakan represif terhadap buruh. “Kami mengutuk dan mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian, Mereka harus ingat bahwa kewenangan untuk melakukan dekresi sangat tidak dibenarkan kalau sampai melanggar HAM,” tegasnya.
Pihaknya menuntut Kepolisian melakukan evaluasi terhadap kenerja jajarannya dalam melakukan pengamanan unjuk rasa. (yug)
{adselite}