MENARAnews, Event – Alumni mantan presidium organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis (ISMS) yang tergabung dalam Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) akan mengadakan hajatan akbar yakni Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS Ke-II) yang rencananya akan dilaksanakan pada 20-22 Desember 2015 di Malang.
Agenda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi secara makro perjalanan organisasi yang baru didirikan pada pertengahan 2014 itu berupa pandangan umum dari Presidium Wilayah yang tergabung dalam Koordinator Wilayah (Korwil) PENA ISMSI dari 25 Provinsi Seluruh Indonesia, dan sekaligus menggagas progran kerja untuk tahun 2016.
Ketua Umum Pengurus Pusat PENA ISMSI, Fuad Bachmid mengatakan bahwa selain menggagas program organisasi pihaknya juga merumuskan beberapa rekomendasi eksternal untuk menyikapi dinamika kebangsaan, menurutnya beberapa gejolak yang lahir di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini merupakan catatan kritis bagi pihaknya untuk mengevaluasi secara totalitas perjalanan pemerintahan saat ini.
Fuad yang juga mantan Ketua Presidium Nasional” Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia itu menyatakan catatan kritis itu yakni antara lain persoalan pemanfaatan sumber daya alam yang masih pro asing yang antara lain masalah Blok Masela di Laut Arafura Maluku yang sempat menjadi perdebatan dikalangan publik, Pihaknya menilai langkah pemerintah yang membuka jalan untuk Inpex Corporation Dan Shell Corporation untuk mengelola Blok Migas tersebut merupakan bukti pemerintah tidak punya komitmen untuk menasionalisasi seluruh aset migas.
Pihaknya menilai bahwa langkah Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam belum sepenuhnya menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap aset nasional, PENA ISMSI justru beranggapan bahwa langkah pemerintah yang menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina adalah buntut dari tuntutan rakyat selama ini yang hampir tidak pernah terwujud di era kepemimpinan SBY-Boediono, olehnya itu Blok Masela adalah tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen nasionalisasi itu.
Tak hanya Blok Masela, PENA ISMSI juga merumuskan sikap kelembagaan untuk mengevaluasi sejumlah kontrak perusahaan besar di sektor Minerba salah satunya adalah keberadaan Freeport, Vale Dan Antam yang dianggap belum mampu berkontribusi secara rill bagi perekonomian bangsa sebaliknya yang terjadi adalah sejumlah persoalan yakni pencemaran lingkungan, Tumpang tindih perizinan dan Korupsi.
Untuk Freeport pemerintah diminta agar realistis menghitung secara ekonomis keberadaan perusahaan tersebut selama ini sebab kandungan emas yang terdapat di wilayah itu masih dalam kategori sangat besar sehingga yang dikhawatirkan adalah pemanfaatan potensi tersebut yang tidak berkontribusi terhadap perekonomian bangsa, Tak hanya Freeport, beberapa perusahaan tambang seperti PT.Vale (dulu PT.Inco) cenderung dikait-kaitkan dengan permasalahan lingkungan, beberapa fakta yang pernah terjadi yakni pencemaran lingkungan berupa tumpahan oli jenis Hight Sulpur Fuel Oil (HSFO) di Laut Desa Lampia, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan bahkan sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2008 dan tahun 2012, belum lagi masalah Izin kawasan Hutan yang menurut rilis data dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Tahun 2014 justru PT Vale terindikasi berada pada kawasan hutan yang bermasalah. Selanjutnya adalah PT.Antam yang kerap dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi sejumlah kepala daerah merupakan satu dari sekian banyak perusahaan tambang yang wajib di evaluasi keberadaannya.
Olehnya itu, catatan kritis tersebut akan menjadi pokok pembahasan di dalam Forum Rakernas tersebut dan akan ditindak lanjuti dalam bentuk sikap kelembagaan.
Pengirim :
Fuad Bachmid (Ketua Umum PP PENA ISMSI)
{adselite}