Ini Kata Pengamat Soal Money Politik Dalam Pilkada

MENARAnews, Medan (Sumut) – Pilkada serentak di Sumatra Utara sudah di depan mata. Gelagat juga semakin terlihat di lapangan. Seperti di Kota Medan, Komisi Pemilihan Umum  semakin gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hari ini sosialisasi kembali dilakukan dengan Pedagang Pasar Sore Padang Bulan, Kamis (26/11).

Dengan menggunakan ikon Pilkada Kota Medan, mereka berkeliling pasar membagikan selebaran yang mengumumkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang digelar pada 9 Desember 2015. Satu sisi, hal ini dianggap positif untuk memberikan informasi terkait Pilkada. Namun, ada hal yang ganjal dirasa ketika pembagian selebaran, pedagang malah meminta sejumlah uang.

“Mana uangnya, kasihlah sama kami selembar dua lembar, biar datang nanti kami milih,” ujar seorang pedagang cabai saat dibagikan selebaran.

Ada juga yang ketus mengatakan,”jangan sosialisasi ajah lah, duitnya mana, kalau gak, malas lah kami milih. Gak jelas ini semua,” ujar pedagang lain disela-sela sosialisasi.

Tak hanya itu, beberapa wartawan yang sedang mengambil gambar juga dimintai uang. “Bang, jangan cuma difoto ajahlah, bagilah duitnya kalau terbit fotonya,”tukas pedagang.

Fenomena seperti ini marak terjadi dengan semakin dekatnya penyelenggaraan pilkada. Pemikiran masyarakat terjerumus dalam frame politik transaksional yang sudah dianggap lumrah oleh mereka.

Pengamat Sosial FISIP USU, Herdensi Adnin menjelaskan, fenomena ini terjadi dikarenakan semakin bobroknya demokrasi di Indonesia. “Ini adalah problem demokrasi kita, demokrasi kita melahirkan wajah demokrasi yang transaksionis,” ujarnya.

Bagi Herdensi, ada kesalahan dalam proses demokrasi khususnya yang terjadi pada partai politik. Saat ini partai politik sudah kehilangan marwahnya sebagai penyampai aspirasi masyarakat. “Saat ini sudah hampir tidak ada lagi partai politik yang memiliki ideologi, dan partai politik yang memiliki platform,” paparnya.

Selain itu, partai politik tidak lagi memikirkan nasib bangsa ini. Kecenderungannya sekarang ini, partai politik lebih ke arah pragmatis. Hal ini, dijelaskan Herdensi terlihat dari beberapa faktor. Pertama, penjaringan calon kepala daerah bias dengan transaksional. Sehingga kebanyakan calon kepala daerah bukan merupakan dari partai politik.

Kedua, semakin hilangnya ideologi partai politik terlihat pada arah koalisi yang dibangun. “Bagaimana mungkin misalnya partai politik pada masa Pilpres mendeklarasikan dirinya sebagai KMP dan KIH yang punya garis politik begitu jelas, tapi pada Pilkada mereka menyatu,” jelasnya.

Bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi. Menurut Herdensi, ini menyebabkan calon yang diusung tidak dikenal oleh masyarakat. Sehingga membuat masyarakat berpikiran bahwa para calon hanya membutuhkan masyarakat saat momen Pilkada saja.

“Begitu selesai Pilkada, maka urusan rakyat hanya menjadi urusan rakyat saja, bukan menjadi urusan calon terpilih,”ujarnya.

Maka, banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas. Sebuah kritikan yang menarik dikatakan Herdensi, bagaimana masyarakat sudah menganggap NPWP (Nomore Piro Wani Piro). Masyarakat mengambil sikap apatis terhadap Pilkada yang akan berlangsung.

“Tidak ada jaminan dari pasangan calon untuk merealisasikan program yang betul-betul punya kontribusi terhadap rakyat banyak,” ujar lelaki yang sehari – hari mengajar di FISIP USU.

Kentalnya fenomena money politik dalam penyelenggara Pilkada bukan disebabkan oleh kemauan masyarakat. Tapi, menurut Herdensi, ini disebabkan oleh kondisi partai politik yang sudah sakit. “Ini bukan penyakit masyarakat, ini adalah penyakit partai politik, selama partai politik ini berpenyakit, maka money politik di republik ini tidak akan hilang,” pungkasnya.

Biasanya, pascapemilu partai politik tidak lagi mau peduli dengan masyarakat. “Rakyat disuruh bertarung sendiri dengan kehidupan mereka, tanpa ada kontribusi dari partai politik,” tukasnya.

Herdensi berharap, harus ada evaluasi terkait pemilihan umum yang sudah diselenggarakan beberapa kali di Indonesia. Dan yang harus dievaluasi adalah partai politik. “Kalau kita berharap money politik ini bisa dihilangkan dari negara kita, harus ada evaluasi untuk pemilu, khususnya partai politik,”tandasnya. (yug)

{adselite}

Comments
Loading...