MENARAnews, Padang (Sumbar) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang memotori hearing 20 orang perwakilan masyarakat korban perampasan tanah ke DPRD Provinsi Sumbar.
Hearing, Senin (2/11) tersebut merupakan tindak lanjut DPRD Provinsi atas pengaduan perampasan tanah yang dialami masyarakat di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya.
Menurut Indira Suryani (Kordinator Bantuan Hukum LBH Padang), kasus perampasan tanah yang dilaporkan LBH Padang ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan kasus struktural dimana masyarakat berhadapan dengan pemerintah (TNI AU Lanud dan Pemko Padang) dan Perusahaan (PT Tidar Kerinci Agung di Dharmasraya, PT Sukses Jaya Wood di Lunang Silaut dan PT Perkebunan Pelalu Raya di Agam).
Kami meminta DPRD untuk menghadirkan pihak – pihak yang berkepentingan agar dapat mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini. Kemudian terkait konflik masyarakat dengan Perusahaan kami meminta DPRD mendorong pemerintah untuk meninjau ulang dan moratorium izin-izin yang masuk ke wilayah Sumatera Barat.
Hearing yang dilaksanakan tersebut menghasilkan beberapa solusi untuk menangani konflik sengketa lahan baik yang terjadi diantara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan perusahaan.
“Konflik masyarakat dengan perusahaan akan diselesaikan secara khusus melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) dengan bantuan dari LBH Padang, sedangkan konflik masyarakat Bungo Pasang dan TNI AU Lanud Padang akan diselesaikan di tingkat nasional karena sudah ada surat dari Presiden untuk meneliti kasus ini. Selain itu, DPRD Provinsi Sumbar akan mengawal pemenuhan hak masyarakat By Pass yang telah menjadi polemik bertahun-tahun,” ujar Marlis (Ketua Komisi I DPRD Sumbar). (Iva N)
{adselite}