MENARAnews, Medan (Sumut) – Guyuran hujan tak menuyulutkan semangat buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) untuk melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro. Selasa (10/11). Berbeda dengan buruh-buruh lainnya, buruh GBSI tidak melakukan pemblokiran jalan.
Sembari menunggu kedatangan perwakilan dari Kantor Gubernur Sumut, para buruh tetap berdiri bahkan ada yang berjoget ria serta bernyanyi secara medley dari daftar tujuh lagu yang mereka bawa.
Walaupun mereka bersenang ria, buruh GBSI tetap melaksanakan tujuan mereka dalam pelaksanaan aksi unjuk rasanya yaitu menuntut dicabutnya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Selain itu buruh juga menuntut Dihapuskannya segala bentuk regulasi politik upah murah dan perampasan upah, Ditetapkannya Kenaikan umpah minimum Provinsi (UMP), upah minimum Kota/Kabupaten di Sumut untuk tahun 2016 sebesar 50% dari upah tahun 2015, Menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) Sumut untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00 per bulan dan masih banyak lagi.
Andry, Pimpinan Aksi GBSI menganggap jika Pemerintah mengsahkan PP tersebut, maka sama saja dengan mereka melegalkan upah murah terhadap buruh.
“Jika PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan disahkan, maka dapat diartikan Pemerintah melegalkan upah murah bagi kaum Buruh” ujar Andry di tengah-tengah aksi.
Setelah menunggu beberapa saat, perwakilan dari Kantor Gubernur Sumut, O.K. Zulkarnain (Asissten Kesejaheraan Soisial Gubsu) menemui parra buruh. Zulkarnain menyampaikan kepada para buruh bahwasannya aspirasi mereka diterima dan akan disampaikan ke pimpinan
“Pihak Pemprov Sumut akan menampung aspirasi buruh dan akan menyampaikan permohonan buruh ke Kementerian Tenaga Kerja.” Ungkap Zulkarnain.(sbp)
{adselite}