MENARAnews, Serang (Banten) – Sejumlah pimpinan serikat buruh melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Rano Karno yang didampingi Kapolda Banten Boy Rafli dan Kadisnakertrans Banten Hudaya pada Selasa (24/11).
Ketua DPD FSPKEP Provinsi Banten Kamal mengatakan, pihaknya menolak PP No. 17 Tahun 2015 tentang Pengupahan, karena ada perubahan pada nominal upah dalam sistem pengupahan.
“Kami meminta Gubernur Banten mengambil keputusan secara komprehensif”, lanjut Kamal.
Senada dengan Kamal, Ketua F. Lomenik SBSI Kota Cilegon mengatakan, pihak Pemerintah tidak seharusnya memilah hukum secara sepotong-sepotong, namun Pemerintah harus mengkaji secara komprehensif.
Di samping itu, Ketua SP KEP Rudi Syahrudin mengatakan bahwa perlu diklarifikasi penyampaian usulan UMK oleh Hudaya selaku Kadisnakertrans kepada Rano Karno terkait nominal UMK.
“Kami perlu klarifikasi usulan UMK oleh Kadisakertans,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa buruh mengharapkan Gubernur Banten merevisi UMK yang telah ditetapkan.
Hudaya sendiri menghimbau, dalam PP tersebut telah diatur tentang Skala Pengupahan, oleh karena itu mari kita mengontrol perusahaan untuk menerapkan skala pengupahan tersebut.
“PP NO. 17 Tahun 2015telah mengatur skala pengupahan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengawasi perusahaan agar tidak memberikan upah lebih rendah dari ketetapan,” terangnya.
Di sisi lain, Gubernur Banten Rano Karno menegaskan, tidak ada cara lain untuk mengambil keputusan selain mengikuti PP 78 Thn 2015 karena hal tersebuti tidak bisa dikompromi.
“Keputusan menandatangani UMK 2016 bukan merupakan keputusan pribadi tetapi hasil dari diskusi tentang PP 78 Tahun 2015″, tutupnya. (IY)
{loadposition media-right}