MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Pihak Badan Kesbangpol Sumsel belum mencairkan dana bantuan Parpol kepada dua partai besar di Indonesia yang baru usai berseteru, yakni Partai Golkar dan PPP meskipun MA telah mengeluarkan keputusan resmi terkait kepengurusannya karena masih harus menunggu salinan keputusan MA secara sah.
“Kami masih menunggu salinan resmi atas putusan sah MA tersebut. Untuk itu, kami tengah menunggu salinan Putusan MA tersebut dari kedua partai itu sendiri,” kata Plt Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Herdi Apriansyah (10/11).
Dikatakan Herdi, selama salinan Putusan MA tersebut belum diterima, pihaknya belum bisa mencairkan dana bantuan Parpol. Sebab, masing-masing Parpol harus mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Pihaknya mengkhawatirkan, apabila tidak ada penanggungjawab akan terjadi kesalahan wewenang.
“Lagipula, Mendagri telah menginstruksikan bahwa dana kedua partai tersebut harus dipending dulu sampai masalahnya benar benar memiliki kekuatan hukum tetap,” terangnya.
Menurut dia, penundaan ini sendiri dilakukan lantaran belum rampungnya konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan PPP.
“Alhasil, penyaluran dana Parpol di Sumsel pada 2015 ini dengan nilai Rp 40 juta dana Parpol tersebut juga berpotensi akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di tahun anggaran 2015 ini,” tutup dia.
Menanggapi penjelasan tersebut, Jubir Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati menilai jika secara normatif tidak ada alasan jika pemerintah pusat melakukan penundaan pencairan dana parpol tersebut.
“Pada prinsipnya, itu sudah menjadi hak parpol yang ditentukan berdasarkan kursi, sehingga bukan suatu hadiah dari negara,” jelas dia.
Ia juga menambahkan bahwa dana tersebut harus diberikan untuk kaderisasi parpol.
“Jadi sudah haknya. Apalagi tidak semua daerah terjadi kisruh dualisme, kalau boleh dikatakan. Jadi kalaupun dikeluarkan surat edaran Kemendagri, itu tidak fair, bagaimanapun dana tersebut juga tetap diperlukan dalam rangka kaderisasi parpol,” tambahnya singkat. (AD)