Giat Sosialisasi Dana Desa Oleh Kementerian Keuangan Ri Berserta Dirjen Perimbangan Keuangan Dan Komisi XI DPR-RI

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Kementerian Keuangan RI bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan Komisi XI DPR-RI melaksanakan sosialisasi dana desa di lantai II Kantor Bupati distrik Waibu Kabupaten Jayapura, Rabu (18/11).

Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Mathius Awoitauw SE,. M.Si selaku Bupati Kabupaten Jayapura, Jamaluddin Jafar Wakil ketua Badan Anggaran Komisi XI DPR RI, Dr. Boediarso Teguh Widodo, M. E Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Putut Arisa Saka kementrian keuangan sekaligus ketua penyelenggara sosialisasi dana desa, Maihira Ayu Ningsih Perwakilan dari kementrian dalam negeri, Ralfdinal S. Sos., M.T.P Kementrian Desa daerah tertinggal dan transmigrasi, Hj.Sumirah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, serta seluruh pejabat SKPD kabupaten Jayapura, seluruh kadistrik se-Kabupaten Jayapura dan Seluruh kepala kampung se-Kabupaten Jayapura.

“Bahwa sosialisasi dan Kebijakan Dana desa dalam Penyelengaraan yang ke 153 di berbagai daerah, khususnya untuk Kabupaten Jayapura terdapat di 139 Kampung, tujuan sosialisasi Dana desa ini adalah melakukan kebijakan dana desa serta menyamakan persepsi dan masukan-masukan atas beberapa hal mengenai dana desa di beberapa daerah yang terdapat dalam UU Desa No. 6 Thn 2014 tentang dana desa, di mana alokasi anggaran Dana desa untuk Kab. Jayapura sebesar Rp 38,488.000.000.” kata Putut Arisa Saka selaku ketua penyelenggara dari Kementerian Keuangan RI.

Ditempat yang sama, Matius Awoitouw, SE,.M.Si mengatakan bahwa setiap Kampung di Kabupaten Jayapura rata-rata menerima Dana desa sebesar Rp 800.000.000, pada tahun 2016 total anggaran Dana desa sebesar 158,156,000,000 meningkat 30.000.000.000 dengan peningkatan dana alokasi Kampung. Indonesia telah memasuki babak baru serta membangun khususnya di kampung-kampung.

Wakil ketua badan Anggaran Komisi XI DPR-RI Jamaludin Jafar mengatakan, pada Awal tahun 2014, Pemerintah Pusat telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana desa dan berkerja sama dengan DPR-RI dalam rangka pembangunan desa. UU desa memberikan wewenang yang Besar kepada aparat desa dalam membangun desanya. Dana desa berasal dari alokasi APBN Sebesar 10% dan di lakukan secara bertahap. Desa mempunyai pendapatan desa berupa asli desa seperti hasil usaha desa, swadaya desa dan dana aloksi aesa, di mana pemerintah Pusat melalui Dirjen perimbangan Keuangan telah menaikkan alokasi Dana desa semula 26 Trilyun menjadi 46 Triliun.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, perangkat desa harus dibekali pengetahuan mengenai administrasi perkantoran, keuangan dan transportasi. Hal tersebut harus dijalankan kerena menyangkut dengan keuangan negara. Kita tidak mau aparat desa dalam pengelolaan dana desa di salah gunakan dan menyangkut dengan Hukum.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Dr.Boediarso Teguh Widodo, ME mengambil kesimpulan bahwa :

  1. Pokok-pokok kebijakan transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2015-2016 berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No 60 Tahun 2014,Jo PP No 22 Tahun 2019.
  2. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha, swadaya desa dan dana alokasi desa, kabupaten/kota minimal 10% yang tercantum dalam APBD
  3. Revolusi kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2016,untuk memperhatikan pembangunan daerah dan meningkatkan dana alokasi umum dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah. (Surya)

{adselite}

Comments
Loading...