MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Para pencari kerja yang berniat ingin menjadi tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeeri tak perlu sungkan atau takut untuk mendaftar. Karena pada dasarnya proses pendaftarannya mudah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Plt. Kepala Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Mangiring H. Sinaga.
Mangiring mengaku sudah seringkali mensosialisasikan pendaftaran calon TKI kepada para pencari kerja. Namun, hasilnya belum maksimal karena sebagian pencari kerja menganggap bahwa pendaftaran sebagai calon TKI secara resmi lebih ribet atau berbelit-belit. Padahal, pendaftaran sebagai calon TKI secara resmi akan memberikan jaminan kemudahan bagi TKI saat berada di luar negeri nantinya.
“Sebenarnya pendaftaran sebagai TKI untuk bekerja ke luar negeri itu mudah. Tapi sebagian orang masih berpikir bahwa prosesnya ribet,” ungkapnya saat diwawancarai wartawan MENARAnews, Senin (09/11).
Mangiring menjelaskan bahwa terdapat 5 cara TKI berangkat ke luar negeri secara resmi, yaitu mandiri profesional, kerjasama negara dengan negara/goverment to goverment (G to G), berangkat untuk kepentingan perusahaan sendiri (KPS), kerjasama privat to privat (P to P), dan penempatan melalui goverment to private (G to P).
“Yang paling sering dilakukan adalah kerjasama P to P. Cara ini difasilitasi oleh Kantor Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Saat ini terdapat 10 PPTKIS terdaftar di Provinsi Sumsel 7 PPTKIS terdaftar di Provinsi Bengkulu. Apabila ada biro jasa lain yang memfasilitasi pengiriman TKI, maka pengiriman tersebut adalah ilegal,” jelasnya.
Sambung Mangiring, rekrutmen TKI hanya dapat dilakukan apabila ada demand letter dan job order dari negara tujuan yang diketahui oleh Kedutaan Indonesia. Sementara negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, harus diketahui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Sedangkan, untuk mendaftar sebagai TKI tidaklah sulit. Calon pemohon hanya mendaftar di kabupaten/kota masing-masing, dan kemudian mendapatkan kartu identitas untuk mengikuti tes kesehatan. Apabila dinyatakan lulus, calon TKI akan mendapatkan rekomendasi paspor dan didaftarkan asuransi perlindungan TKI.
“Calon TKI yang memenuhi semua persyaratan dan lulus tes akan mendapatkan pembekalan akhir yang berisi tentang budaya dan aturan di negara tujuan, pola hidup sehat, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban TKI. Setelah semua proses dilalui, calon TKI akan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (e-KTKLN)” jelas dia.
Ia menjelaskan bahwa TKI yang bekerja di sektor informal (pengguna perorangan/tidak berbadan hukum) harus mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar negeri (BLKLN) oleh PPTKIS dengan durasi 3-4 bulan disesuaikan dengan negara penempatan.
“Saat ini pemerintah telah melakukan moratorium penempatan TKI di sektor informal di kawasan Timur Tengah, tetapi penempatan di sektor formal masih dilakukan,” terangnya.
Ia juga mengatakan bahwa BP3TKI Palembang yang bekerjasama dengan Disnakertrans untuk memberikan sosialisasi kepada calon TKI.
“Sosialisasi calon TKI memang terbatas anggaran. Tapi kami bererjasama dengan Disnakertrans untuk mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pencari kerja agar sosialisasi lebih optimal. Selain itu, kami juga berupaya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu ragu untuk mendaftar sebagai calon TKI secara resmi. Semua prosesnya mudah dan kami fasilitasi. Saat ini sudah terdapat 249 TKI asal Provinsi Sumsel yang bekerja di sektor informal di luar negeri serta 917 TKI di sektor formal,” tutupnya. (MA)