MENARAnews, Medan (Sumut) – Pemilihan Kepala Daerah tinggal menghitung hari. Riak pemilu pun semakin terlihat. Seperti yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara. Pihaknya menggelar rapat koordinasi stakeholder dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pemilihan walikota dan wakil walikota Medan tahun 2015 di Hotel Soechi Internastional Medan, Senin (30/11).
Rakor bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder untuk pendidikan, pengawasan partisipatif dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Medan. Dari acara ini diharapkan dapat mengurangi segala bentuka manipulasi dan pelanggaran pemilihan dengan banyaknya stakeholder pemilihan untuk pilkada demokratis.
Acara dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad. Dalam sambutannya, Muhammad mengatakan, Provinsi Sumatra Utara masuk dalam daftar rawan pilkada. “Menurut data BIN, Sumut masuk dalam daftar Rawan Pilkada”, Ujar Muhammad.Â
Muhammad sedikit berkomentar tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya mengatakan saat ini, Aparatur Sipil Negara mengalami dilematis pada saat Pilkada. ASN sudah mendapat larangan untuk terlibat dalam Pilkada. Meski demkian berbagai alasan menjadikan beberapa diantaranya tetap nekad untuk tetap berpihak kepada salah satu pasangan calon pada saat momen Pilkada. Sekarang, apabila ada ASN yang melanggar ketentuan, maka akan mendapat hukuman yang berat.Â
“Kalau ada ASN yang terbukti, itu sanksinya tidak ada lagi yang ringan, Jangan sampai gara-gara Pilkada, karir yang kita bina sekian tahun harus berakhir,” katanya.Â
Faktor rawan yang membuat keberpihakan ASN adalah keikutsertaan calon petahana dalam Pilkada. inilah yang membuat ASN berada dalam situasi dilematis.
“Karena mereka sering diminta untuk mendukung, padahal disisi lain kalau terbukti maka karirnya akan habis karena dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat. Ini menjadi dilema,” pungkasnya.Â
Dirinya berharap agar Pilkada Kota Medan dapat selesai dengan baik dan hanya diselesaikan di Kota Medan saja.
“Saya orang pertama yang kecewa apabila Pilkada Kota Medan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.Â
Rapat koordinasi akan digelar selama dua hari dengan Narasumber yang cukup berkompeten dibidangnya.(yug)
{adselite}