BAKUMSU Gelar Diskusi Menyoal Pilkada Serentak

MENARAnews, Medan (Sumut) – Riak pilkada semakin kentara di Sumut. Pilkada serentak juga semakin marak diperbincangkan diberbagai kalangan. Seperti yang dilakukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU).

BAKUMSU menggelar diskusi bertajuk “Menyoal Pilkada Serentak dan Urgensi Kesadaran Politik Rakyat”, di Koki Sunda, Jalan Hasannudin No 1, Medan, Rabu (26/11/2015). Dampak pemilukada 9 Desember nanti menjadi bahasan utama dari diskusi ini. Diskusi ini diharapkan bisa menjadi proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pemilukada.

Pengamat Sosial dan Politik, Drs Shohibul Anshor Siregar mengatakan, dirinya telah menganalisis dari pemilu sebelumnya. Ada banyak kecurangan yang dikarenakan bobroknya sistem pemilu yang lalu.

“Pemilu 2014 lalu. Bobrok sekali. Saya sudah melihat langsung bagaimana kecurangan itu terjadi di tingkat PPS. Dan juga, dari DPT. Saya punya data, DPT 2014 lalu itu banyak yang sudah mati tapi masuk di dalamnya,” cetus Shohibul.

Keboborokan ini, menurut Shohibul, hal tersebut bisa terjadi karena pihak penyelenggara tidak serius. Hingga sampai mencuat dugaan, penyelenggara menjadi biang dari sistem pemilu yang bobrok.

“KPU itu danga-danga, itu paok semua. Mestinya itu disembelih. Sudah terbukti bersalah, harusnya dipenjarakan. Bukan dipecat seperti yang kita lihat diberita kemarin. Inilah, karena sudah ada permainan antara penegak hukum dan penyelenggara pemilu. Dan ini dampak dari demokrasi ini,” tukasnya.

Sistem pemilihan langsung seharusnya menjadi kesempatan bagi rakyat agar dapat memilih calon pemimpinnya bijak dan tegas, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang progress. Namun, demokrasi di Indonesia, khususnya Sumut tak seperti dengan teori demokrasi yang ada. Demokrasi malah menyalah dan bahkan merusak kesejahteraan, dan menimbulkan kesenjangan sosial.

“Tidak ada hubungannya ekonomi dengan demokrasi ini. Demokrasi hanya menunjuk siapa yang bakal jadi Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati. Setelah itu, tidak akan ada perbaikan ekonomi,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Sumut, Benget Silitonga berpendapat lain. Dirinya menjelaskan, kebobrokan KPU bukan karena pihak yang memiliki kewenangan penuh di lembaga itu, namun karena payung hukum yang melindungi dan memberikan KPU kewenangan dianggap masih lemah.

“Yang diselenggarakan KPU itu bukan KPU yang membuatnya. Siapa yang membuat? Yang membuat undang-undang? Siapa itu? Kita jangan langsung menyudutkan seperti itu. Bahwa kita bisa melihat berbagai faktor yang lain lagi, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kedepan. Biar gelap, tapikan masih ada yang terlihat sedikit,” ujar benget.

Uji publik, merupakan langkah untuk mendapatkan jawaban guna mendapatkan perubahan dari bobroknya sistem pemilihan langsung. Hal itu juga, sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah guna memperbaiki sistem itu.

Masyarakat, yang berkenaan langsung oleh dampak sistem demokrasi, seharusnya terlibat dalam momen pemilu, bukan mengambil sikap tidak perduli.

“Kalau memang kita mau berubah, kita harus lakukan uji publik. SepertiĀ  apa yang sudah dilakukan bang Shohibul. Saya berharap ada lagi yang mengkritik seperti bang Shohibul,”tandasnya.(yug)

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,034PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles