MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Puluhan Zuriat (keturunan) Palembang deklarasikan Persatuan Zuriat Palembang (PZP) Kota Palembang bertepatan dengan momen peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1437 H di Masjid Daarul Muttaqin, Pasar Kuto, Palembang.
Deklarasi juga dihadiri Direktur BNN Provinsi Sumsel Brigjen Pol Iswandi Hari, Dandim 0418/Palembang, Kepala Kantor Kemenag Palembang H. Abu Bakar, dan Idham Rianom (Ketua Forum Adat Palembang).
Acara juga diisi dengan doa dan dzikir bersama.
Ketua Panitia, Mgs Syaiful Fadli yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumsel mengatakan bahwa pembentukan PZP bukan bertujuan untuk membentuk kesultanan baru, namun menyatukan Zuriat yang ada.
“Zuriat Palembang saaat ini banyak yang terpisah-pisah, baik di Palembang, di wilayah lain di Indonesia, maupun di seluruh dunia. Melalui PZP kita jaga dan lestarikan adat dan seni budaya serta situs dan aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam,” ujarnya.
Badan Pimpinan Pusat PZP memutuskan Mgs Zainal Abidin yang merupakan purnawirawan polisi sebagai Ketua Badan Pimpinan Daerah PZP Kota Palembang.
Dalam sambutannya, Mgs Zainal Abidin mengatakan bahwa PZP juga akan berdakwah dari masjid ke masjid.
“Kami ingin mengikuti cara dakwah Rasulullah yang dilakukan dari masjid ke masjid. PZP juga nantinya akan melakukan hal serupa di Palembang untuk menjadikan Palembang sebagai kota yang Islami,” tegasnya.
Sementara itu, Pengurus BPP PZP, Raden Irham Wijaya yang juga merupakan salah satu penggagas berdirinya PZP, mengatakan bahwa Zuriat Palembang harus memperkuat diri dan organisasi.
“Zuriat Palembang harus memperkuat diri. Tanah Palembang sebenarnya merupakan tanah milik Zuriat, namun karena kalah dengan kaum pendatang, banyak Zuriat yang terpaksa keluar dari Palembang,” jelas Zainal.
Zainal juga menambahkan perlunya Sejarah Palembang Darussalam dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah.
“Sejarah Kesultanan Palembang Darusaalam merupakan hal yang penting untuk diketahui, namun saat ini banyak masyarakat Palembang yang tidak memahami sejarah tersebut dan perjuangan-perjuangan para Raja/Sultan di masa lampau. PZP perlu mendorong Pemkot Palembang melalui Disdikpora Kota Palembang untuk memasukkan sejarah tersebut dalam materi muatan lokal, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA,” tambahnya. (MA)
Â