MENARAnews, Jayapura (Papua) – Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Papua mengatakan, tindakan Kepolisian Resort Kota Jayapura (Polresta) Jayapura brutal dan aroran ketika mereka melakukan aksi yang hendak di kantor Komnas Ham dan DPRP dalam rangka menyongsong peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM)10 Desember 2015 mendatang dan melawan lupa atas kasus Paniai 8 desember 2014.
Kegiatan tersebut dibubarkan secara paksa oleh pihak Kepolisian Polresta Kota Jayapura.
“Yang kami sesalkan, polisi membubarkan paksa aksi damai yang kami lakukan bersama sejumlah simpatisan yang terdiri dari Aktivis, biarawan dan Mahasiswa ditangkap di pukuli lalu di masukan ke dalam truk dalmas Polresta dan diamankan ke kantor Polsek Abepura kota. Tidak hanya itu, polisi juga bertindak arogan dan kasar terhadap rekan-rekan Pers yang hendak meliput aksi tersebut ( wartawan Jubi). Kata Peneas Lokbere Koordinator Umum (SKP HAM Papua) di kantor KontraS padangbulan Jumat (9/10).
Di tempat yang sama, Pengamat dan juga Akademisi Universitas Cenderawasih (UNCEN) Marinus Yaung mengatakan, aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan SKP HAM kemarin (8/10) bukan aksi yang melawan negara tetapi ini aksi untuk mengingatkan Presiden Jokowi atas kasus Paniai 8 desember 2014, sehingga Polisi jangan seenaknya mau bubarkan saja.
“Kami meminta dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menuntaskan kasus Paniai berdarah” ucapnya.
Kami orang Papua sudah mempercayakan suara kami pada negara, jadi sekarang kami minta pertanggung jawaban negara (Jokowi). Karena itu, untuk menyikapi aksi pembubaran paksa tersebut, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua dengan ini menegaskan :
- Bahwa aksi damai kamis 8 oktober 2015 telah dilakukan secara damai dimana massa aksi tidak menyampaikan orasi yang berbaur makar (separatis) dan tidak melakukan tindakan anarkis sehingga tidak layak dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian.
- Perilaku pembubaran paksa aksi damai kemarin oleh aparat kepolisian merupakan perilaku keji yang menodai nilai kemanusian da membuat orang tidak lagi berani menyampaikan pendapat yang benar dan kritis di muka umum, meskipun di jamin oleh Konstitusi.
- Mengutuk tindakan pembubaran paksa aksi damai SKP HAM yang dilakukan aparat kepolisian karena tindakan ini tidak menghormati kebebasan berkumpul, berpendapat dan kebebasan mengemukakan pendapat yang di jamin oleh prinsip-prinsip demokrasi.
- Kami meminta pertanggung jawaban dan menuntut profesionalitas aparat kepolisian dalam penanganan aksi-aksi damai.
Meminta Kapolda Papua untuk melakukan pencopotan terhadap wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura An. Kompol Albertus Adreana karena telah bertindak gegabah dan anarkis dalam penanganan aksi damai yang di lakukan SKP HAM kemarin. (Surya)
{adselite}