MENARAnews, Medan (Sumut) – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Masyarakat Damai (IMD) menggelar unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Selasa (20/10).
Dalam spanduk yang dibentangkan, Mahasiswa menolak diam dan segera diselesaikan kasus yang ada di Aceh Singkil agar tidak menyebar ke daerah lainnya di Sumatera Utara.
Aksi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB itu tidak mendapatkan pengawalan yang ketat dari Satpol PP maupun aparat kepolisian.
IMD dalam aksinya menuntut ditegakannya kebebasan beragama sesuai dengan UUD 1945 pasal 25, Menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah, karena melanggar konstitusi, Ditegakannya Hukum dan HAM, Diwujudkannya rasa Nasionalisme dan Dinyatakannya Kebhinekaan Tunggal Ika.
Benny Sinaga sebagai Koordinator aksi menyebutkan bahwasannya SKB 2 menteri adalah kesalahan mekanisme.
“SKB 2 Menteri dalam perizinan pendirian rumah ibadah adalah kesalahan sistem yang dimana harus berdasarkan persetujuan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Perizinan pendirian rumah ibadah yang ada saat ini tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara bebas memeluk kepercayaan masing-masing dan tidak memerlukan perizinan” ujar Beny, di depan Kantor Gubsu.
Sekitar pukul 10.30 WIB aksi dari IMD ditanggapi oleh perwakilan Kantor Gubsu, Ferlin Nainggolan sebagai staff ahli Gubsu dan menerima aspirasi dari IMD.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menerimaaspirasi dari Ikatan Masyarakat Damai, namun Ikatan Masyarakat Damai harus mehamai jika ingin melakukan penyampaian pendapat di depan umum wajib mengikuti prosedur yang telah ada” Ujar Ferlin.
Pukul 10.45 IMD membubarkan diri dengan damai karena aspirasi mereka telah mendapatkan respon dari perwakilan Gubsu.(sbp)
{adselite}