MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Wacana perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia karena dinilai sangat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun linkungan.
“Sampai saat ini negara Indonesia masih memiliki ketergantungan, khususnya dalam segi ekonomi. Negara Indonesia harus berani mencabut kontrak tersebut, apapun konsekuensinya”, ungkap Ketua DPW Perindo Sumsel, Febuar Rahman ketika diwawancarai di kantornya, kemarin (20/10/2015).
Ditambahkannya, di tengah krisis yang menimpa, Indonesia harus berani dan tegas dalam bertindak, seperti Irak.
“Kita harus berguru pada Irak, yang pernah diembargo oleh AS tetapi mereka tetap saling gotong-royong sehingga dapat kembali bangkit. Indonesia pasti bisa mencontoh hal serupa,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua KPW PRD Sumsel, Jaimarta. Dirinya menegaskan bahwa PTFI harus dinasionalisasikan atau dilakukan re-negosiasi.
“Pengelolaan PTFI adalah sebuah bentuk imperialisme asing karena telah merugikan masyarakat Indonesia. Ini merupakan tantangan pemerintah untuk menasionalisasikan atau melakukan negosiasi ulang kepada pihak PTFI,” ujar Jaimarta.
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah Walhi Sumsel, Ahmad Muhaimin mengatakan, secara politis Indonesia telah kalah dengan PTFI. Pada konteks permasalah ini, Posisi Indonesia sama tingginya dengan sebuah perusahaan asing.
“Hal ini tentu tidak boleh terjadi. PTFI lebih memberikan dampak negatif ketimbang positif. Untuk itu, pemerintah harus tegas dan berani mengambil keputusan yang tepat dan siap menerima segala resikonya,” tegasnya. (HA)