MENARAnews, Kuala Pembuang (Kalteng) – Penolakan PT. Rimba Raya Conservation (RRC) oleh masyarakat beberapa desa di Kabupaten Seruyan dianggap sebagai bentuk miss communication oleh pihak perusahaan dan masyarakat.
Pasalnya masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dan bagaimana cara kerja dan kegiatan dari perusahaan bidang konservasi. Hal tersebut dibahas dalam acara dengar pendapat di Gedung DPRD Seruyan, Senin (05/10/2015).
Perwakilan Managemen PT. RRC James mengatakan bahwa sesuai dengan ijin wilayah yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Danau Sembuluh. Pihaknya menegaskan bahwa izin yang diberikan diwilayah tersebut hanyalah untuk mengelola lahan bukan untuk menguasai, jadi isu yang selama ini berkembang bahwa perusahaan mengklaim lahan milik masyarakat merupakan isu yang keliru.
“kami tegaskan, kami bukan mengambil lahan, apalagi menebang hutan, justru kami hanya mengelola lewat berbagai program bersama masyarakat untuk menyelamatkan iklim dunia,” ucapnya saat dalam acara dengar pendapat.
Sosialisasi juga sudah kami lakukan di beberapa desa tentang batas lahan sampai dimana, kegiatan dan program apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat, jadi kalau ada hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat pihaknya bersedia untuk melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. “Tanpa masyarakat, dan tanpa pemerintah daerah kami tidak akan bisa melakukan program (konsevasi) ini” tegasnya.
James menyayangkan kenapa masyarakat melakukan penolakan keberadaan PT. RRC di Seruyan, padahal pihaknya menilai bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan bahkan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kreatifitas masyarakat di sekitar wilayah konservasi.
“Kami selalu menggandeng masyarakat dalam kegiatan konservasi dan membimbing masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengembangkan dan mengolah potensi alam di wilayah konservasi” ujarnya usai acara.
Sementara itu, Sukamto selaku perwakilan masyarakat dan Kelompok Tani Pisang Kepok Kuala Pembuang menegaskan bahwa dari hasil pertemuan dengan Bupati Seruyan, bahwa petani yang berada di wilayah operasi PT. RRC nantinya harus menanam pohon yang menghasilkan karbon selain sawit. Selain itu proyek pembangunan jalan di wilayah tersebut harus melalui persetujuan dari pihak-pihak lain termasuk Kementerian Kehutanan.
Sukamto menyatakan bahwa berdasarkan masukan dari masyarakat kepada DPRD Seruyan, sebelumnya telah dilakukan hearing dengan Pemda dan PT. RRC pada Juni 2015, tetapi tidak ada keputusan dari acara tersebut.”Setelah itu masyarakat resah, dan bahkan takut kehilangan tanah miliknya” katanya.
Asisten II Setda Kabupaten Seruyan, Djainudinnoor mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dimungkinkan karena adanya miss communication antara PT. RRC dengan masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan. (Hidayat)
Editor : Raudhatul N.