PMII Kota Palembang Tuntut Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palembang menyambangi DPRD Sumsel dan Kantor Gubernur Sumsel. Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait satu tahun masa jabatan Jokowi-JK yang dirasakan belum memberikan dampak apapun terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Mereka menuntut evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

Menurut pengunjuk rasa, satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK masih banyak janji kampanye yang tertuang dalam Nawacita seperti “jauh panggang daripada api”. Justru malah keterpurukan rakyat terlihat saat ini, hutang luar negeri semakin meningkat, Rupiah yang tiarap, asap di Sumatera kian pekat, kekerasan dan anarkisme atas nama Agama di Papua dan Aceh seakan terlihat.

“Kami menuntut penegakkan hukum secara absolut terhadap orang-orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini atas pembakaran lahan yang semakin menjadi-jadi, dengan hukum sebenar-benarnya,” ucap Koordinator Aksi, Eza Triyandi.

Pihaknya juga meminta kemakmuran terhadap masyarakat, khususnya para kaum tani dan buruh atas kinerja yang menjadikan mereka kaya akan pengembangan lumbung pangan serta meminta menjauhkan sistem radikalisasi akan pertumpahan darah akibat agitase propaganda yang dinaungi kelompok yang tidak bertanggung jawab serta memberikan ketegasan hukum berdasarkan hukum yang tertuang di dalam sistem Republik ini.

“Perlu adanya standar nilai Rupiah untuk bersandar dari nilai uang lain demi menciptakan sistem keungan yang mendukung investasi negara kita ini,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan, Debry Suryadi juga menuturkan, pihaknya meminta agar pihak yang terkait memberikan hukuman yang pantas untuk kaum kaum kapitalis dan hedon yang hanya bisa merongrong uang negara ini.

“Kami meminta agar aksi kami ini ditandatangani anggota dewan sebagai tanda jika mereka sejalan dengan kami dan disampaikan ke pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano, berjanji akan menyampaikan semua aspirasi pendemo ke pusat melalui fax dan bersedia menandatangani kesepakatan bahwa mereka sejalan dengan pengunjuk rasa tersebut.

“Kami akan sampaikan karena memang sudah menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat,” kata kader PDIP Sumsel ini.

Mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor Gubernur Sumsel dan kembali berorasi.

Sekda Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman yang menemui massa, mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi audiensi antara mahasiswa dengan Gubernur Sumsel terkait penanganan kabut asap.

“Silahkan kirimkan surat ke Humas Pemprov Sumsel untuk audiensi dengan Gubernur Sumsel meminta keterangan atau kejelasan tentang perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel,” tegasnya. (MA)

Comments
Loading...