MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang perkembangan ekonomi terkini.
Kamis (8/10/2015) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Kalteng menggelar seminar kebijakan fiskal untuk melakukan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng, Ludiro SE MM, tema besar seminar terbagi dalam 5 fokus utama yakni APBNP 2015 Dana Alokasi Umun (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana transfer daerah, dana desa dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
“Kami juga akan mengkoordinasikan tentang kondisi ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan nasional,” papar Ludiro kepada awak media di Swiss Bel Hotel, Kamis (8/10/2015).
Ditambahkannya, terkait dengan kegiatan fiskal dan perkembangan ekonomi yang mengambil topik pengalokasian anggaran tersebut, pihaknya ingin menginformasikan pada masyarakat luas baik jajaran Pemerintah Pusat maupun Pemeruntah Daerah tentang perkembangan terkini ekonomi. Manfaatnya adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi.
“Sebab sering kali kebijakan pempus yang sebenarnya sangat baik untuk diterapkan, tapi karena belum dikoordinasikan dengan pemda akhirnya ada persepsi yang tak sejalan, dan menimbulkan miss-information,” tukasnya.
Melaui seminar itu ujar Ludiro, pihaknya akan menyampaikan kebijakan fiskal yang sudah ditempuh selama tahun 2015. Jadi, dengan adanya kebijakan-kebijakan dan perkembangan informasi terkini, bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk pemerintah Kalteng dalam mendesain kebijakan di lingkungan pemerintahan Kalteng serta pemerintahan Kabupaten/Kota.
“Ini bisa menjadi sumber informasi bagi pemerintah kita untuk memformulasikan kebijakan tentang pengalokasian anggaran dana yang lebih baik lagi pada tahun-tahun selanjutnya,” harap Ludiro.
Sementara itu dalam sambutannya, Karo Keuangan Setda Kalteng Yuman P Ranan menerangkan, strategi kebijakan itu nantinya berguna untuk mengoptimalisasikan pengelolaan anggaran dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Kalteng yang berkelanjutan dan berdaya saing serta berbasis ekonomi kerakyatan.
Lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada semester satu tahun 2015 mencapai 7.78 persen dan itu lebih tinggi dari skala nasional yang hanya 4.7 persen pada periode lama.
“Dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan ini, pertumbuhan ekonomi Kalteng masih yang tertinggi. Struktur perekonomian Kalteng masih didominasi oleh sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,” jelas Yuman.
Diakuinya, belum optimalnya alokasi APBNP 2015 mengenai kebijakan fiskal memang banyak berpengaruh pada kondisi perekonomian Kalteng. Namun, pemerintah Kalteng akan terus berupaya untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik lagi dan tidak hanya pada tiga sektor saja tapi juga pada semua sektor.
“Kami akan mengatur strategi kebijakan yang lebih bagus, terutama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di Kalteng ini agar bisa meningkat lagi,” imbuhnya. (Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.
{adselite}