Perda Perlindungan Anak di Sumut Belum Maksimal

MENARAnews, Medan (Sumut)Diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak tentunya menjadi angin segar terhadap pemenuhan hak anak.

Selain itu, Perda yang berisi 14 Bab dan 29 Pasal ini juga mengatur tentang penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, kelembagaan perlindungan anak, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perda yang dinilai sebagai komitmen yang bagus dari pemerintah, malah berbanding terbalik dengan kekerasan terhadap anak yang kian marak terjadi di Sumatera Utara.

Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) mengatakan, ketika Perda disahkan dan dijalankan seharusnya angka kekerasan semakin rendah. KKSP menyoroti kasus PRT (pembantu rumah tangga) di bawah umur asal Garut yang  dipekerjakan di salah satu komplek perumahan di Kota Medan, yang terungkap Maret lalu, bullying sesama pelajar yang beredar di media sosial terjadi di Kota Binjai, September  2015, kasus penjualan bayi yang terjadi di Medan, September 2015, dan  kasus bullying di Sunggal, serta kasus penjualan anak untuk tujuan eksploitasi seksual di Medan pertengahan Mei lalu.

“Ini hanya kasus-kasus besar dan sempat terungkap di media, kami memperkirakan masih banyak kasus lain yang tak terungkap, karena biasanya angka kasus ini mengalami fenomena gunung es, apa yang terungkap hanyalah puncak gunung es yang muncul di permukaan air, sejatinya masih banyak kasus yang tak nampak di bawah permukaan laut”, ujar M. Jailani, S.Sos, M.A, Direktur Eksekutif Yayasan KKSP, Selasa (6/9).

Pihaknya juga menyayangkan ketika penegakan hak anak, malah melanggar hak anak. Ini berkaitan dengan kasus bullying sesama pelajar yang beredar di media sosial. Penelusuran yang dilakukan oleh KKSP pelaku dikeluarkan dari sekolah, dan tidak ada jaminan apakah dia masih bisa bersekolah di tempat lain.

“Perda mengamanahkan bahwa anak pelaku (pidana) sekalipun harus mendapatkan perlindungan khusus, dan tidak boleh kehilangan haknya, termasuk hak atas pendidikan”, Kata lelaki lulusan Sosiologi Fisip USU ini.

Jailani menambahkan, seharusnya anak-anak pelaku bullying harus dipandang sebagai korban. Mereka merupakan korban dari berbagai macam perilaku kekerasan yang mereka contoh baik dari masyarakat secara langsung maupun media.

“Kami juga menyayangkan bahwa pemerintah khususnya dinas terkait baik di kota maupun provinsi hanya diam tanpa ada tindakan penanganan dan pencegahan yang mencerminkan keadilan pada anak-anak tersebut”,tegasnya.

Lebih lanjut, KKSP berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak di Sumatera Utara harus mengambil langkah kongkrit. KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Sumatera Utara, yang di dalam Perda diamanahkan dalam mewujudkan dan pengawasan perlindungan anak di Sumatera Utara, tidak saja mengawal kasus-kasus yang terjadi agar bisa diselesaikan, dan pihak pelaku mendapatkan hukuman setimpal, namun juga menganalisa dan mengkonsolidasi kasus-kasus tersebut menjadi input bagi perubahan kebijakan dan program perlindungan yang lebih baik di Sumatera Utara.

“KPAID juga harus mensosialisasikan perlindungan anak di Sumatera Utara sampai ke desa-desa dan kelurahan-kelurahan, juga ke sekolah-sekolah. Dan harus menginisiasi pembentukan jaringan perlindungan anak di desa dan kelurahan yang terintegrasi ke sekolah, sehingga kekerasan terhadap anak bisa dideteksi sedini mungkin”, ungkap Jailani

Disamping itu, KKSP juga berharap Biro Pemberdayaan perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Pemprovsu agar melakukan penguatan sistematis prihal perlindungan anak kepada kabupaten/kota yang ada di Sumatera utara.

“Ya, kami memandang  kegiatan Biro PPA dalam hal koordinasi cukup baik, tapi tanpa ada penguatan sistematis tentang perlindungan anak sampai level kabupaten dan kota maka isu ini tidak akan mengakar sampai ke masyarakat, dan angka kekerasan terhadap anak bisa terus terjadi di Sumatera Utara”,tandasnya.(yug)

Comments
Loading...