MENARAnews, Medan (Sumut) – Aksi demo menolak Revisi UU. KPK No. 30 Tahun 2002 digelar secara terpisah oleh LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) DPC Kota Medan. Beberapa pedemo melakukan aksi penolakan di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Medan Petisah.
Pemuda-pemuda Sentra Advokasi utuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar), Serikat Pekerja Rumah Tangga Sumatera Utara (SPRT Sumut), Serikat Guru Indonesia Kota Medan (Segi Medan), DPD IMM Sumatera Utara, GMNI Komisariat UMSU, HMI Komisariat UMSU, Germa Labusel, Perpem Rohil yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamat KPK melakukan aksinya dengan membakar ban di persimpangan Lapangan Merdeka(12/10).
Keduanya menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 karena dinilai melemahkan KPK. Indra Jabrik, Ketua DPC LSM KPK Kota Medan pada kesempatan tersebut mengatakan, politik Indonesia saat ini sudah tidak kondusif, apabila aksi LSM KPK tidak disikapi maka pihak kami akan melakukan gerakan menyuarakan agar KPK dijauhkan dari unsur politis dan apabila DPRD Sumut tidak mendukung petisi kami, pihak kami menilai anggota DPRD Sumut ikut mendukung revisi tersebut.
Besok pihak kami akan turun aksi kembali untuk menuntut 50 anggota Dewan DPRD Sumut untuk mengisi 50 petisi sebagai wujud penolakan terhada revisi UU No.30 Tahun 2002.
Seusai melakukan aksi bakar ban, Masri (Anggota Sahdar) mengatakan ”Rakyat tidak akan tinggal diam apabila revisi UU 30 Tahun 2002 tetap dilakukan, apabila revisi itu tetap dilakukan maka para koruptor telah menantang kami para rakyat”.
Kami menolak rencan DPR untuk merevisi UU KPK dengan menuntut agar :
- Seluruh Fraksi di DPR menolak dan membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK
- Mendesak pemerintah, khususnya Presiden Jok Widodo untuk menolak pembahasan RUU KPK bersama dengan DPR, karena bertentangan dengan agenda Nawa Cita yang diusung oleh cabinet kerja.
- Mendesak KPK agar secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan revisis UU KPK dengan substansi yang melemahkan KPK. (Jwt)
{adselite}