spot_img

‘NKRI Silakan Ambil Kekayaan Alam Papua Tapi Jangan Ambil Nyawa Orang Papua’

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Papua menyayangkan tindakan represif aparat TNI/Polri terhadap dua pelajar di Timika Kaleb Bagau (17) tewas dan satu temannya Efrando (17) kritis di RSUD SP 1 Timika, Senin (28/09) malam lalu.

Koordinator SKP HAM Papua menuntut TNI maupun Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi untuk menghentikan tindakan represif penembakan kepada masyarakat sipil di Papua.

“Saya sangat menyayangkan tindakan Negara (TNI/POLRI) yang bekerja diatas tanah Papua selalu menggunakan alat Negara (senjata) yang di beli dengan uang rakyat dan untuk melindungi rakyat, tetapi justru sebaliknya menembak dan membunuh” ucapnya.

Kasus besar lain di Papua seperti di Paniai dan Tolikara belum selesai, ini sudah ada kasus serupa lagi, maka kami meminta Kapolda Papua untuk mengeluarkan statement resmi untuk tidak mengulangi lagi tindakan represif kepada masyarakat Papua,” katanya saat di temui di kantor KontraS Papua, Padangbulan, Kota Jayapura Kamis (1/10).

Lebih lanjut Paneas mengatakan, apa bila situasi ini terus terjadi di Papua, dampaknya orang Papua tidak percaya lagi terhadap institusi TNI/POLRI karena tidak ada jaminan keamanan hidup di Papua, berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Atas Peristiwa itu pihaknya meminta kepada Gubernur Papua dan DPR Papua, untuk segera memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih, dalam rangka evaluasi resmi terhadap kebijakan di Papua.

Hentikan argumen-argumen hukum yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan memutarbalikan fakta dengan tujuan melindungi para pelaku penembakan.“Semua pelakunya aparat, namun pelakunya tidak pernah diproses hukum, kami anggap Pemerintah melihat ini sebagai kasus biasa, padahal ini adalah nyawa manusia,” katanya.

Sementara Ketua Forum Independen Mahasiswa (FIM), Teko Kogoya dalam kesempatan yang sama mengatakan, saat ini kasus pembunuhan hampir berlangsung tiap saat, dan ini pelanggaran hukum, pelakunya harus bertanggung jawab dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Polda Papua harus mendidik anggotanya karena warga Papua merasa tidak aman dengan keadaan ini,” katanya.

TNI/Polri adalah aktor kekerasan di Papua, kita lihat, kasus Tolikara, kasus Yahukimo, kasus Paniai dan kasus Timika belum ada satupun yang diungkap pelakunya.“Ini bagian dari kejahatan negara, Negara harus bertanggung jawab atas kasus-kasus di Papua.

Masih di tempat yang sama, Ones Suhuniap Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengatakan, NKRI silahkan ambil kekayaan Papua, tapi jangan mengambil nyawa orang Papua.“Polisi harus bertanggung jawab atas penembakan di Timika,” ujarnya.(Surya)

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles