MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – DPD I Muslimah HTI Kalimantan Tengah mengadakan Diskusi Politik perempuan. kegiatan yang diadakan di Meeting Room AB plus 99 Palangka Raya tersebut mengangkat Tema “Nestapa Perempuan dan Anak Akibat Kabut Asap: Kembali Negara Berlepas Tangan”.
Seperti yang dikatakan DPD I MHTI Kalimantan Tengah oleh Ibu Nur Ubaini Hasibuan, S.Pd. Kebakaran hutan dan lahan benar-benar mengancam kehidupan dan nyawa jutaan orang. Sekitar 26,5 juta jiwa di sumatera dan Kalimantan terpapar partikel-partikel berbahaya yang terkandung dalam kabut asap karhutla. Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, wilayah Sumatera dan Kalimantan selalu terbakar setiap tahun.
”Hal ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa negara ini kembali melalaikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pelindung masyarakat termasuk sebagai penjaga lingkungan hidup. Maka harapannya dengan acara ini kita mengetahui solusi yang tuntas bukan solusi yang sementara “ungkapnya, sabtu (24/10/2015).
Hadir sebagai pemater Ibu Khusnul Khotimah, S.Hut. yang menjelaskan kebakaran hutan dan titik api di Kalimantan tengah saat ini meluas dan ini membuktikan regulasi yang di lakukan saat ini tidak bisa mencegah atau menghambat perluasan kebakaran.
“Titik api terkonsentrasi pada kawasan konsesi perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industry, konsesi adalah wilayah yang di dalamnya ada kesepakatan pemerintah dengan perusahaan,” jelasnya.
Hutan tanaman Indonesia 5000 titik api dan perkebunan sawit 9000 titik api. Lahan gambut yang ada di Kalimantan luas 3,1 juta hektar sudah habis untuk perkebunan sawit. Sementara Karakter gambut itu basah jadi tidak cocok tanaman yang kering.
“Kebakaran hutan ini memang di sengaja karena perusahaan yang berdiri di lindungi oleh pemrintah melalui kebijakan atau undang-undang, ini menunjukkan bagaimana pandangan pemerintahan kita capital hanya mementingkan keuntungan semata tanpa melihat dampak dari kebijakan yang di berikan,” paparnya.
Sementara itu, Aktivis MHTI II Ibu Aldila surasna G.P menuturkan Permasalahan ini di karena kerakusan manusia yang tidak bersyukur atas apa yang di berikan Allah SWT. Hutan dan lahan gambut yang sangat luas dengan karakter uniknya adalah nikmat tak terhingga yang diberika Allah. .
“Bencana yang lebih tepatnya kejahatan lingkungan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Bahkan persoalan kabut asap adalah persoalan yang mengancam kelangsungan generasi bangsa, melihat yang sangat rentan terpapar racun kabut asap adalah anaka-anak negeri ini,” trukasnya.
Sehingga Negara harus hadir secara benar dalam fungsinya untuk melindungan rakyat. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan negara Pertama:Negara Menerapkan Konsep Bahwa Gambut Merupakan Harta Milik Umum.
“Apapun alasannya tidak dibenarkan, dan tidak ada hak negara dan pemerintah memberikan hak-hak khusus kepada siapapun dalam hal pemanfaatan hutan gambut, baik berbentuk konsensi, atau skema batil lainnya meski hanya untuk masa tertentu,dan sekalipun perusahaan atau individu tersebut membayar sejumlah kompensasi kepada negara seperti pajak maupun kompensasi kepada masyarakat berupa CSR (Corporate Social Responsibility),” tegasnya. (Agus Fataroni)
Editor : Raudhatul N.