MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Menindaklanjuti permasalahan kabut asap di Provinsi Sumsel yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Sumsel menyampaikan Surat Terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel, Senin (19/10).
Belasan aktivis MHTI Sumsel datang ke Kantor Gubernur Sumsel guna menyampaikan Surat Terbuka yang berjudul “Nestapa Perempuan dan Anak Akibat Kabut Asap: Negara Berlepas Tangan”
Dalam Surat Terbuka yang dibacakan oleh Ketua DPD I MHTI Sumsel, Syafrida Syafrudin, dinyatakan bahwa MHTI menuntut pemerintah untuk mengerahkan segenap sumber daya, dana, dan teknologi untuk segera menghentikan seluruh kebakaran hutan serta menyediakan obat, sarana, dan fasilitas untuk memberikan perawatan terbaik bagi warga yang terdampak kabut asap. Selain itu, pemerintah harus merevolusi tata kelola gambut neoliberal saat ini dengan menempatkannya sebagai harta milik umum yang wajib dikelola negara sesuai aturan Islam.
“Pemerintah juga harus menghentikan seluruh pemberian hak istimewa dalam penguasaan dan pengelolaan hutan dan lahan gambut kepada individu maupun korporasi, baik dengan skema konsesi atau lainnya, meskipun korporasi tersebut membayar kompensasi kepada negara berupa pajak maupun kompensasi kepada masyarakat berupa Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah juga wajib ertanggung jawab penuh dalam pemulihan fungsi hutan lahan gambut tanpa tekanan pihak asing,” tambahnya.
Syafrida Syafrudin juga menyatakan bahwa kabut asap yang terus berulang sejak 18 tahun yang lalu menegaskan adanya kesalahan mendasar dalam tata kelola gambut. Pemerintah mengabaikan kedudukan hutan dan lahan gambut sebagai harta milik umum yang harus dikelola negara dengan orientasi kemaslahatan publik.
“Kabut asap merupakan wujud kegagalan tata kelola gambut neoliberal yang tidak alamiah, sehingga perlu adanya sistem yang mampu menjamin gambut dikelola sesuai karakter alaminya, yaitu sistem Islam,” terangnya.
Plt. Kabiro Kesejahteraan Rakyat/Kesra Provinsi Sumsel, Ahmad Nasuhi yang menerima Surat Terbuka mengatakan bahwa Pemprov Sumsel sangat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap.
“Kami disini sangat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap, utamanya Bapak Gubernur. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali apabila kaum tersebut berusaha.”
Ia juga menambahkan bahwa saat ini Pemprov Sumsel sedang menyeleksi masyarakat yang ingin ikut serta melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
“Semua yang ingin terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan kami fasilitasi dan kami seleksi, seperti adik-adik mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa disini. Tapi kan tidak mungkin kami mau menyuruh ibu-ibu untuk ikut melakukan pemadaman juga,” candanya.
Kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa bersama-sama di halaman Kantor Gubernur Sumsel. (MA)