MENARAnews, Jakarta – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti mengatakan bahwa politisasi TNI dari pusat sampai daerah masih terjadi.
“Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kulltural di dalam TNI belum terwujud secara menyeluruh. Gangguan ini bukan hanya berasal dari internal TNI, tapi juga pihak ekstrnal yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri politisi sipil untuk berjaya di dunia politik.” Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara di diskusi “Quo Vadis Reformasi TNI” di Kantor Komnas HAM, Jakarta (5/10).
Selain itu juga masih banyak oknum TNI yang melakukan pelanggaran HAM, khususnya di daerah konflik, seperti Aceh dan Papua. Hal itu disebabkan pendidikan mengenai Pancasila dan HAM hanya diajarkan pada tataran perwira di Akademi Militer, Sesko-Sesko Angkatan, Sesko TNI, Lemhanas, dan sebagainya, sementara di tingkat bintara dan tamtama tidak diajarkan.
“Perlu juga pendidikan Pancasila dan HAM pada tingkatan Tamtama dan Bintara yang langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Al Araf dari Imparsial mengatakan bahwa tujuan akhir dari reformasi TNI adalah melahirkan tentara yang lebih profesional dalam membangun kontrol demokrasi sipil. Ia juga menilai ada tiga hal yang harus disoroti dalam institusi TNI saat ini yaitu, reformasi peradilan militer, modernisasi peralatan tempur dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Diskusi tersebut juga menghadirkan mantan Rektor UPN, Marsda TNI (Purn) Dr. Kusnadi Kardi dan Roichatul Aswidah dari Komnas HAM.(RP)