MENARAnews, Jambi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi jambi kini terus maksimalkan pemuktahiran data pemilih untuk menghadapi Pilkada serentak tahun ini. KPU bahkan optimis tak ada pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan pada Minggu, 4 Oktober mendatang.
Hal ini dikatakan Komisioner KPU Provinsi Jambi, Nuraida Fitri Habi saat dikonfirmasi dikantornya, Rabu (30/9) kemarin.
“Kami sangat optimis DPT nanti tidak ada yang ganda,” ujarnya.
Keoptimisan ini disampaikan Fitri karena ia menilai aplikasi sidalih yang digunakan KPU dapat menyaring pemilih ganda. Artinya, kata semua data yang masuk baik itu nama dan NIK akan diolak oleh sistim.
“Ia tidak masuk, dengan NIK yang sama maka langsung ditolak dan tidak bisa masuk data. Ini aplikasi sidalih, jadi luar biasa,” ucapnya.
Penggunaan sidalih ini, kata Fitri, juga bisa dilihat data saring untuk pemilih ganda. Bahkan dari provinsi yang melaksanakan Pilkada, KPU Jambi pertama kali memasukkan data sidalih ini.
“Data ini seperti ada sepuluh kategori, seperti di bawah umur Nihil dan sebagainya,” ucapnya.
Sebelum Pleno penetapan DPT dilakukan, hari ini (kemarin, red) KPU Kabupaten/Kota juga tengah melakukan pleno untuk daftar pemilih Sementara hasil Pemuktahiran (DPSHD) di tingkat PPK. Selanjutnya hasil ini akan kembali di Plenokan di tingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi.
“Plenonya sehari setelah debat cagub. Tempatnya di Shang Ratu,” sebutnya.
Lalu bagaimana dengan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang kini tengah hangat diperbincangkan? Ia menjelaskan untuk SKD ini pihaknya akan melakukan pendataan jika memang pemilih tersebut merupakan penduduk yang berdomisili dengan dibuktikan dengan KTP. Namun dari uji petik di Ponpes memang ada yang terdata didaerah asal.
“Ini tidak akan kita data, pada hari pencoblosan nanti mereka akan menggunakan DPPh atau pindah milih,” jelasnya.
Untuk menggunakan pindah milih ini, lanjutnya, juga harus memenuhi beberapa persyaratan yakni sakit, tugas belajar, tugas kerja. Untuk menggunakan hak suara pun, pemilih ini tidak bisa memilih Pilbup namun hanya Pilgub saja.
“Bisa menggunakan untuk Pilgub saja tidak untuk Pilbup,” tandasnya. (gwa)