spot_img

KontraS Sumut : Tak Sedikit Lahan Eks HGU PTPN II yang ‘Dilepas’ ke Pengembang

MENARAnews, Medan (Sumut) – Lembaga Pembela HAM yang bermarkas di Jalan Brigjen Katamso, Kontras Sumut mengatakan bahwa Konflik lahan PTPN II sudah sangat banyak menghabiskan biaya. Tak hanya itu, Konflik yang sudah belasan tahun mendera petani sudah banyak memakan korban. 

Hal tersebut disampaikan Herdensi Adnin, Koordinator KontraS Sumut dalam Dialog Publik Bertajuk ‘Mencari Format Penyelesaian Lahan Eks HGU PTPN II’. Dalam dialog yang diadakan di Medan Club, Kamis (8/10) sore itu Herdensi mengatakan sudah banyak nyawa yang melayang karena konflik lahan ini.

“Dari amatan KontraS sejak 2011 sampai 2015 sudah  sepuluh orang yang meninggal dunia, ini yang terekspose,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Herdensi, ratusan orang luka-luka dan ratusan orang juga masuk penjara. Ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap petani. Herdensi beranggapan, penganganan konflik lahan Eks HGU PTPN II membutuhkan langkah cepat dan maksimal. 

Herdensi yang hadir sebagai narasumber pada dialog tersebut mengatakan apakah sebenarnya tanah Eks HGU PTPN II seluas lebih kurang 5873 Hektar itu masih ada?. Dari amatan KontraS Sumut, sudah banyak tanah tersebut yang dimiliki pihak pengembang. Contohnya saja di kawasan Desa Selambo, Kecamatan Amplas. Lahan Eks HGU PTPN II yang seharusnya diberikan ke USU malah sudah berdiri perumahan diatasnya. Lain lagi di Desa Seantis Kecamatan Percut Sei Tuan, disana sedang dibangun pergudangan. 

“Bagaimana sebenarnya mekanisme pelepasan lahan dari Eks HGU PTPN II kepada pengembang. Siapa yang bertanggung jawab atas pelepasan ini kita gak tau,” ujarnya.

Jangan-jangan, lanjut Herdensi, tanah seluas 5873 Hektar itu sudah dikuasai oleh pihak tertentu dan itu diluar petani. Pihaknya sudah mencoba mengkonfirmasi ke pemprovsu. Apakah pemprovsu sudah membuat kajian tentang peta konflik lahan Eks HGU PTPN II. Tak hanya itu, KontraS Sumut juga bertanya, apakah pemprovsu sudah melakukan deteksi siapa saja pemilik lahan-lahan eks HGU PTPN II. 

Karena menurut Herdensi, apabila Pemprovsu belum melakukan hal tersebut akan menemukan jalan buntu nantinya. Belum lagi permasalahan domain siapa yang akan melangkah lebih dulu untuk melakukan penyelesaian konflik. “Apakah BPN, DPRD SU, atau Pemprovsu, siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk menuntaskan ini,” katanya. 

Penyelesaian konflik lahan Eks HGU PTPN II menurut Kontras, dibutuhkan niat yang besar untuk penyelenggara negara. Selain itu dibutuhkan keputusan penyelesaian konflik oleh pemerintah pusat. 

Konflik lahan eks HGU PTPN II tidaklah sesederhana yang disampaikan Gubernur Sumut Alm. Tengku Rizal Nurdin. Dimana lahan eks HGU PTPN II akan dibagi ke sektor pengembangan kota, untuk pendidikan, sebagian untuk masyarakat adat.

Belum lagi ada kelompok tani yang memanfaatkan konflik lahan ini sebagai komoditi. “Begitu mereka kuasai kemudian tanah ini dipindahtangankan ke pihak pengembang, ” katanya. 

Pada akhir paparannya Herdensi mengatakan, konflik Eks HGU PTPN II bukan lagi antara petani dengan BPN, antara petani dengan PTPN II. Melainkan antara petani dengan pengembang dan antara petani dengan petani. 

KontraS Sumut pernah menerima laporan tindakan kriminalisasi terhadap petani. Ketika BPN akan melakukan okupasi lahan, petani penggarap harus berhadapan dengan aparat militer. ” Saya kira persoalan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, dibutuhkan niat yang besar bagi kita untuk menyelesaikan ini dan membutuhkan waktu yang cepat juga,”tandasanya. (yug)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,050PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles