MENARANews, Jayapura (Papua) – Ratusan Mahasiswa Universitas Cendrawasih yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Papua (KMP), mendatangi kantor DPR Papua untuk menolak Rancangan Peraturan Daerah Khusus Papua (Raperdasus) No 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan DPRP Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 serta menolak Panitia Seleksi (Pansel) yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh Pansus dari DPRP, Senin (12/10).
Dalam aksi damai tersebut, KMP menolak dan meminta agar Pansel serta Pansus ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka lebih baik MRP dibubarkan saja,” tegas Fredi Walianggen.
Mahasiswa menilai selama ini Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan perwakilan dari lembaga kultur orang Papua perannya justru semakin meredup dan apabila 14 kursi yang didorong oleh DPRP ini dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih perannya dengan MRP.
Selain itu juga dikhawatirkan tahapan seleksi yang didorong DPRP ini merupakan kepentingan dari pihak-pihak yang tidak lolos dalam pileg 2014 lalu.
Dalam orasinya, Wakil Ketua I MPM UNCEN, Fiktor Tibul mengatakan Perdasus mengenai 14 kursi ini belum disosialisasikan kepada masyarakat Papua dan dinilai Pansel dan Pansus yang dibentuk berdasarkan Perdasus tersebut ilegal karena tidak mengikuti mekanisme yang ada.
“Alasan lain kami menolak adalah karena surat Kemendagri nomor 16191/2014/SB tertanggal 27 April 2015 sampai saat ini tidak ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dalam aksi damai tersebut, mahasiswa ditemui oleh Laurens Kadepa (Anggota Komisi I DPRP), Samsudin Jafar (Anggota Komisi I DPRP) dan Yakoba Lokbere (Ketua Komisi 5 DPRP).
Dalam tanggapannya Laurens Kadepa mengatakan untuk aspirasi yang disampaikan ini masih terdapat ketidak kompakan di dalam intern DPRP sendiri dan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiwa akan dikomunikasikan.
“Kami akan komunikasikan aspirasi ini kepada Pansus terkait dan unsur pimpinan untuk kembali dibahas,” ujar Kadepa.
Senada dengan Kadepa, Yakoba Lokbere juga mengatakan hal yang sama terkait aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa serta meminta maaf apabila terdapat keputusan-keputusan DPRP yang dibuat mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.
“Kami meminta maaf atas keputusan-keputusan yang ada dan sebagai informasi dari 10 orang anggota Pansus 14 kursi, dua orang dari Partai Hanura telah mengundurkan diri,” jelasnya.
Aksi yang dilakukan mahasiswa berjalan damai dan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian dengan mengedepankan soft power. (yanto).
{adselite}