MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Salah satu cara agar kabut asap tidak lagi terjadi, hendaknya para pemimpin daerah dan pejabat lainnya tidak lagi tergoda dengan uang dan harus berani mencabut izin perusahaan yang bandel tetap melakukan pembakaran lahan dan hutan. Hal ini dikatakan Tarech Rasyid, salah satu narasumser acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Penanganan Bencana Asap Pasca 2015 yang diadakan oleh anggota DPD RI asal Sumsel Hendri Zainuddin di gedung DPD RI Sumsel, Jakabaring, perbatasan Palembang-Banyuasin, kemarin (16/10).
Menurut Tarech Rasyid, tindakan tegas kepala daerah diyakini mampu menanggulangi kabut asap yang kerap terjadi di daerah, khususnya Sumsel sendiri.
“Jangan lagi tergoda dengan uang, cabut izin perusahaan yang melanggar dan bandel. Gubernur dan Walikota kita masing masing harus berani pukul meja juga seperti Menteri soal freepot, untuk menolak suap,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah mengupayakan agar permasalahan kabut asap tidak terulang setiap tahun.
“Sekarang ini sudah banyak yang mati lantaran asap ini. Jadi jangan masalah terus tiap tahunnya,” tambah Tarech, yang juga merupakan dosen hukum Universitas IBA ini.
Selain itu, lahan gambut dan lainnya harus diaudit kembali secara benar.
“Kita harus memiliki pemimpin yang bertindak tegas dan berani mengambil keputusan. Audit lahan gambut,” ujarnya lagi.
Fakta di Sumsel, kebakaran hutan dan lahan terjadi di konsesi perkebunan dan HTI. Jumlah hotspot sebanyak 3721 selama periode 1-7 oktober. (AD)