spot_img

HMI : Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Banyak yang Perlu Dibenahi

MENARAnews, Kasongan (Kalteng) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Katingan menilai, setahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapat beberapa catatan penting yang harus segera ditangani secara serius.

Diantaranya yakni tentang keamanan Negara dalam mengkondusifitaskan konflik SARA di tanah air, menumpulnya taji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bencana kabut asap yang selalu melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan setiap tahunnya.

Demikian ditegaskan Ketua Umum HMI Komisariat Katingan Maulana Kawit, Senin (20/10/2015). Dirinya menjelaskan sebagai Negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras dan golongan, Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi-JK diharapkan dapat menyatukan semua kalangan untuk bersatu mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan selalu berpijak pada azas kebenaran.

Selain itu, lanjut Maulana, masalah penegakan hukum juga harus menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Menurutnya, upaya penegakkan hukum harus dimulai dan diteladankan dari lingkar terdalam pemerintah. Dirinya juga menyinggung pemerintah terkait menumpulnya taji KPK selaku lembaga penegakan hukum korupsi di negeri ini.

“Masih banyak tantangan yang dihadapi KPK, banyaknya kasus besar yang belum dituntaskan. Di era reformasi, perilaku korupsi sudah melembaga dan membudaya. Perubahan Struktur politik turut meningkatkan dan melebarluaskan perilaku korupsi yang sebelumnya juga sudah ada di mana-mana,” ujarnya.

Mahasiswa UMP Kampus II Kasongan ini pun menyoroti bencana kabut asap yang terus terjadi di republik ini. Dirinya meminta presiden selaku pucuk pimpinan menindak tegas dan mengevaluasi berbagai perijinan perusahaan besar swasta (PBS) yang ditetapkan sebagai tersangka pembakar lahan.

Menurutnya, pemerintah harus terus berkomitmen untuk memperkuat substansi demokrasi di Indonesia. Pemerintah, tambahnya, harus menjalankan pengelolaan negara secara terbuka, teguh pada konstitusi dan juga aspiratif.

Selain itu, Maulana mengatakan pembangunan oleh pemerintah juga harus meliputi semua dimensi, terutama infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, dalam menghadapi bonus demografi, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.

“Pembangunan kepemudaan wajib menjadi prioritas, karena jumlah pemuda kini mencapai 65 juta, seperempat dari total penduduk. Kedua, karena mereka tulang punggung dalam pembangunan manusia,” tukasnya.

Rencananya, berbagai kritik, catatan dan harapan selama satu tahun masa pemerintahan Jokowi-JK bakal kembali disuarakan HMI Komisariat Katingan pada momen sumpah pemuda (28/10) mendatang. Dipilihnya peringatan hari sumpah pemuda itu lantaran bertepatan dengan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB) di Kota Kasongan.

“Memang intruksi secara langsung dari HMI belum ada, tapi kita inisiasi akan suarakan ini pada 28 Oktober mendatang saat kegiatan IBAB,” pungkasnya. (KK/Raudhatul N.)

 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles