spot_img

Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Desak DPRD Tuntaskan Mata Rantai Perampokan Kelas Kakap Di Sumatera Utara

MENARAnews, Medan (Sumut) – “Anggota DPRD Sumut harus mempertanggungjawabkan fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi yang disalahgunakan menjadi lahan korupsi dan penyuapan dalam permasalah hak interpelasi” seru Mulim Ahmad Nasution, koordinator aksi , ketika berorasi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara pukul 10.00 WIB, Rabu (21/10).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Raya (HIMLAB RAYA) dan Gerakan Mahasiswa Forum Amanat Rakyat (GMFAR) merupakan bentuk kekecewaan dari kalangan mahasiswa atas terlibatnya anggota Dewan DPRD dan sejumlah pejabat daerah Sumatera Utara dalam kasus suap dan korupsi Hak Intepelasi.

Adanya pengembalian uang oleh sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara ke KPK dinilai indikasi adanya keterlibatan anggota DPRD dalam kasus korupsi di Sumut. Mereka menuntut KPK tidak boleh tebang pilih dalam mengusut oknum dan partai yang terlibat baik dijajaran kepartaian, anggota dewan dan jajaran kejaksaan tinggi di Indonesia, agar permasalahan korupsi di Sumatera Utara menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah yang lain.

Sejumlah tuntutan HIMLAB RAYA dan GMFAR antara lain KPK harus periksa Surya Paloh sampai jajarannya di DPW Nasdem Sumut; KPK harus memeriksa Jaksa Agung sampai jajarannya di Sumut Kejati Sumatera Utara; KPK harus tetapkan status anggota DPRD Sumatera Utara diduga terima suap interpelasi dari gubernur non aktif baik yang sudah atau belum mengembalikan uang menjadi status tersangka; Anggota DPRD Sumatera Utara terlibat kasus suap harus mengundurkan diri, atau partai segera melakukan PAW besar besaran akan kadernya yang melanggar hukum, demi menjaga kemurnian eksistensi dewan sebagai wakil rakyat; Presiden harus memberhentikan dan atau mereshuffle HM.Prasetyo sebagai Jaksa Agung demi terjaganya kondisitifitas dan supremasi hukum di replubik ini; KPK harus periksa Kepala Bagian Keuangan Pemprov Sumatera Utara, Sekwan-SU dan Bendahara Dewan Sumatera Utara; DPR harus menyusun RUU Tentang Koruptor suami istri ditahan dalam satu kamar; BKD harus memanggil dan memeriksa Sekretaris Dewan Sumatera Utara yang bermasalah dengan berbagai variasinya mulai dari aktor langsung sampai aktor intelektual dibalik layar tertuma DPRD Sumatera Utara, Dapil Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhan Selatan.

Pada pukul 11.16 WIB, massa diterima oleh pihak DPRD yang diwakilkan oleh Drs. Baskami Ginting (Anggota DPRD Sumut Komisi D Fraksi PDIP). Pada kesempatan tersebut pihaknya mengatakan terkait permasalahan kasus suap korupsi di Sumatera Utara memang sedang bergulir, pihaknya menghimbau mahasiswa untuk ikut bersama-sama mengontrol dewan dalam kasus interpelasi yang sedang ditangani oleh pihak KPK.

Tak puas sekedar berorasi di DPRD HIMLAB RAYA dan GMFAR pun melanjutkan orasi di Kantor Pemko Medan dengan mengorasikan pelantikan Radiman Tarigan menjadi Walikota Medan merupakan hal yang tidak masuk akal karena Radiman Tarigan,Pj Walikota Medan merupakan salah satu aktor dalam kasus korupsi dana Bansos yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho, Mantan Gubernur Sumut.

Kebenaran siapa saja yang terlibat dalam kasus suap dan korupsi dana Bansos maupun terkait Hak Interpelasi menjadi penantian semua elemen masyarakat di Sumatera Utara. Ketegasan KPK menjadi harapan satu-satunya terhadap lembaga Negara yang masih waras.(Jwt)

 

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles