Harga Premium Eceran Tak Terkendali

MENARAnews, Kasongan (Kalteng) – Meskipun ada wacana pemerintah pusat untuk kembali menurunkan harga BBM jenis premium menjadi Rp6.600- per liter. Namun harga di tingkat pengecer Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kasongan Lama malah mematok harga Rp10.000,- per liternya.

“Padahal papan harganya tertulis Rp9 ribu per liter. Harga ini sangat memberatkan kami,” ungkap Rosi, Warga Jl. Soekarno Hatta, Kamis (7/10/2015).

Ibu satu anak ini mewanti-wanti dinas terkait, apabila penurunan harga premium tersebut mulai berlaku di Pulau Kalimantan nantinya. Dirinya berharap ada pengawasan terhadap harga BBM eceran yang dijual oleh para pengecer. “Mencekiknya harga BBM eceran ini menunjukkan ketamakan para pengecer yang hanya ingin meraup keuntungan besar,” kesalnya.

Apabila dibiarkan, kata dia, kondisi ini akan kembali menimbulkan kelangkaan BBM di kasongan. Saat ini, para pengecer nampak leluasa mengambil BBM di SPBU untuk kembali dijual dengan harga mencekik. Pihak SPBU pun cenderung memberikan pelayanan spesial kepada para pengecer dan menomor duakan masyarakat.

“Ini sangat memprihatinkan. Sekarang pengecer leluasa membeli BBM di SPBU untuk dijual eceran. Mereka juga diprioritaskan oleh petugas. Sering sekali masyarakat dibiarkan lama mengantre, karena petugas harus melayanani pelangsir minyak. Kalau tidak ditangani, bisa saja cerita kelangkaan terulang kembali,” ujarnya.

Pengeluhan senada disampaikan Ferdy. Menurutnya, mencekiknya harga BBM terjadi karena pemerintah kurang melakukan kontrol terhadap para pengecer. Hal tersebut membuat pengecer leluasa menetapkan harga walaupun jika harga BBM telah diturunkan.

Ia meminta Pemkab Katingan segera mengambil langkah konkret dengan tidak memberikan kebebasan bagi para pengecer untuk menentukan harga secara sepihak. Bila perlu, pemerintah harus memberlakukan standar harga BBM eceran. “Pemkab melalui dinas terkait harus segera bertindak. Kalau dibiarkan pasti para pengecer akan semakin leluasa menetapkan harga eceran. Ini hanya di Kasongan, belum berbicara di wilayah kecamatan lain yang bisa menembus angka Rp15 sampai Rp16 ribu per liternya,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Katingan Karyadi mengatakan solusi yang harus diambil pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengecer BBM agar mereka dapat menyambung hidup tanpa melakukan monopoli harga BBM bersubsidi. “Solusi ini mungkin dinilai cukup sulit tapi tidak ada pilihan karena semua yang dilakukan demi menghidupi keluarga,” ungkapnya.

Langkah ini, lanjutnya, otomatis akan mengakhiri monopoli dan penimbunan yang dilakukan di tingkat pengecer karena ini masalah perut. Apalagi, pekerjaan ini sudah dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi mereka. Sehingga  tidak bisa langsung memutus mata rantai penjualan BBM bersubsidi secara eceran. (KK/Raudhatul N)

{adselite}

 

Comments
Loading...