GEMPITA : Pengadilan Negeri Medan Jangan Terinvensi Kejatisu

MENARAnews, Medan (Sumut)  Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) melaksanakan aksi damai di halaman kantor Pengadilan Negeri medan yang diikuti sekitar 30an anggotanya. (19/10)

GEMPITA meminta agar Pengadilan Negeri Medan menolak Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Keaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam penanganan kasus pembangunan RSUD Nias Selatan.

11 Agustus 2015 lalu, oknum Kejatisu, Muhammad Yusni menerbitkan SP3 kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap tanah seluas 60.000 m2 yang akan digunakan untuk pembangunan RSUD Nias Selatan dengan cara megelambungkan harga tanah dari Rp. 40.000,00 menjadi Rp. 250.000,00 dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 5.127.386.500..

GEMPITA dalam tuntutannya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakin dapat mengambil keputusan yang berdiri diatas kepentingan umum , karena pengeluaran SP3 oleh pihak Kejatisu sangat melukai hati masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pulau Nias.

Delisama Ndurur, Bidang Humas GEMPITA DPW Sumut nmenyatakan bahwa GEMPITA melihat adanya keanehan dengan tidak ditangkapnya Idealisman Dakhi (Bupati Nias Selatan) atas kasus ini padahal Idealisan masuk salah satu daftar tersangka.

Keanehan yang terlihat oleh GEMPITA adalah ketika dalam penanganan proses ini sedang berlangsung dan ditambahnya Idealisman Dakhi (Bupati Nias Selatan)sebagai tersangka, Kejatisu justru mengeluarkan SP3, selain itu Keanehan lainnya adalah ketika Idealisman Dakhi (Bupati Nias Selatan) telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kejatisu justru tak kunjung mengelurakan surat secara tertulis mengenai status Idealisman Dakhi (Bupati Nias Selatan) sebagai tersangk” Ujar Delisama.

Delisama menambahkan bahwasannya GEMPITA telah meminta KPK untuk mengambil alih kasus ini, dan KPK telah menanggapinya dengan melakukan pendalaman.

GEMPITA telah meminta KPK untuk mengambil alih kasus ini dari Kejatisu dan GEMPITA telah mengajukan surat kepada KPK yang telah teregister pada tanggal 25 September 2015, kemudian KPK telah menanggapi surat yang diajukan oleh GEMPITA dengan melakukan pendalaman terhadap kasus pembangunan RSUD Nias Selatan” katanya.

Sebelumnya pada 29 Oktober 2015, Kejatisu telah menetapkan 17 tersangka dalam kasus ini, kemudian Kejatisu melalaui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) melakukan ekpose di Kejagung RI yang menghasilkan penambahan 1 orang tersangka an. Idealisman Dakhi (Bupati Nias Selatan) pada 20 Februari 2014.(sbp)

{adselite}

Comments
Loading...