FSPMI : RPP Pengupahan Bukti Pemerintah Tidak Memihak dan Memperdulikan Nasib Buruh

MENARAnews, Medan (Sumut) “Para pekerja atau buruh harus berjuang menolak pegesahan RPP Pengupahan. Kebijakan paket ekonomi sebelumnya telah banyak menguntungkan para pemodal dan pengusaha.

Namun kebijakan RPP Pengupahan yang tergabung dalam Paket Kebijakan Ke IV apabila benar diberlakukan justru akan merugikan kaum pekerja atau buruh karena pegupahan buruh didasarkan pada pertumbuhan ekonomi” seru Minggu Saragih, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia /FSPMI, dalam orasinya ketiak memipin aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (20/10).

Sekitar pukul 13.00 WIB, ratusan massa FSPMI berarak mendatangi Kantor Gubsu untuk melakukan aksi lanjutan menolak RPP Pengupahan dalam peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebelum mengorasikan tuntutannya massa FSPMI melakukan aksi Flash Mop yang menjadi pusat perhatian para pengendara yang melintas. Selain untuk menarik perhatian masyarakat yang melintas Flash Mop dilakukan sembari menunggu Gabungan Aksi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seluruh Indonesia/GAPBSI yang lebih dahulu mendatangi Kantor Gubsu untuk melakukan aksi demo dengan tuntutan yang serupa. Pihak FSPMI mengakui tidak ikut serta melakukan aksi gabungan guna menghindari provokasi dan biasnya tuntutan serta agar banyak tuntutan yang disuarakan kepada para pejabat di Pemprov Sumatera Utara.

Minggu Saragih dalam orasinya mengatakan Indonesia hanya akan menjadi budak di negeri sendiri dengan adanya MEA 2015 yang mengharuskan buruh bersaing dengan tenaga kerja asing. Sumut sekarang memiliki UMP dan UMK terendah dibandingkan dengan daerah yang lain, apabila MEA 2015 benar diterapkan maka UMP dan UMK harus di standarkan dengan negara Asia lainnya. Selain itu, terkait penertiban pelanggaran outsourcing pihaknya berharap Pemprov Sumatra Utara turun ke lapang secara langsung dan merumuskan peraturan terkait pelanggaran sistem outsourching tersebut. Pemprov Sumatera Utara harus menfax tuntutan FSPMI sebagai perwakilan kaum buruh kepada pemerintahan pusat guna menghentikan segala sesuatu terkait perundingan RPP pengupahan tersebut menjadi PP.

Sementara itu dari pihak Pemprov yang diwakilkan oleh Ferlin H. Nainggolan (Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan) saat menerima massa mengatakan pernyataan sikap dan tuntutan massa telah diterima dan akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui fax untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Terkait pelanggaran outsourching oleh pihak perusahaan apabila memang benar ada pelanggaran outsourching pihaknya menghimbau kepada para buruh untuk membawa bukti lengkap secara tertib administrasi agar pihak Pemprov dapat menindak lanjuti perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Setelah diterima pihak pemprov massa pun membubarkan diri.(Jwt)

{adselite}

Comments
Loading...