MENARAnews, Medan (Sumut) – Aksi serentak menolak pengesahan RPP Tentang Pengupahan, juga disuarakan oleh ratusan pekerja atau buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara dengan datangi Kantor Gubernur Sumut pukul 11.30 WIB (15/10).
FSMI menyatakan 5 tuntutannya antara lain :
1. Menolak kebijakan RPP tentang pengupahan yang dirumuskan pemerintah karena dinilai tidak memihak dan memperdulikan nasib buruh karena memperburuk perekonomian dan daya beli kaum pekerja/buruh.
2. Menolak RPP tentang pengupahan yang menyebabkan kebijakan kenaikan upah buruh lima tahun sekali yang ditentukan atas pertimbangan inflasi setiap tahunnya yang merugikan buruh.
3. Pemeritah Sumut harus naikkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 30% demi kesejahteraan kaum pekerja atau buruh.
4. Pemerintah Daerah Sumut harus mencopot Kadisnaker yang tidak mampu menyelesaikan kasus perburuhan di Kota Medan.
“Kaum pekerja atau buruh menolak kebijakan RPP Pengupahan yang tergabung dalam kebijakan ekonomi paket ke empat karena dinilai merugikan kaum pekerja atau buruh. Kebijakan tersebut menyebabkan upah buruh tidak boleh naik 10%. Pihaknya juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak melibatkan kaum buruh dan hanya melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang masih memiliki keterkaitan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, hal tersebut merupakan bukti nyata para pemimpin negeri yang ingin memperkaya diri sendiri”. Ucap Toni, Konsulat FSPMI Cab. Kota Medan.
Sekitar pukul 12.02, massa diterima pihak Pemprov yang diwakilkan oleh Ferlin H. Nainggolan (Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan) yang menyatakan Pemprov Sumut akan mendukung rakyat, tapi pihak Pemprov meminta kesabaran dari massa karena kewenangan kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat dengan DPR RI.
Kebijakan tersebut masih sebatas rencana dan belum diimplementasikan melalui kebijakan daerah. Pihak Pemprov akan menampung aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat. (Jwt)
{adselite}