MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Menjelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, Front Mahasiswa Nasional (FMN) menilai belum ada dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Palembang. Hal tersebut diperparah dengan adanya rencana program bela negara yang akan diselenggarakan oleh Menhan.
Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap FMN Kota Palembang, pada Senin (19/10) sore di Bundaran Air Mancur (BAM).
Ketua Ranting FMN Universitas Muhammadiyah Palembang, Destriansyah menilai banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan meskipun pemerintahan Jokowi-JK hampir mencapai satu tahun.
“Kami dari FMN menganggap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum bisa menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti konflik agraria, kabut asap yang masih dihirup hingga saat ini. Justru mereka malah menonton bola, bukannya menyelesaikan masalah tersebut,” ungkapnya.
Destriansyah menambahkan bahwa program pemerintah juga telah merampas kepentingan rakyat.
“Program pemerintahan Jokowi dianggap sudah berhasil, tetapi berhasil merampas kepentingan rakyat,” tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa program bela negara tidak seharusnya diterapkan.
“Program bela negara sebenarnya sama saja dengan wajib militer. Pada hakikatnya merupakan upaya untuk meredam gerakan rakyat yang menuntut demokratisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Ranting FMN UMP, Faisal Anwar mengatakan bahwa masih banyak program lain yang lebih mendesak untuk dilakukan daripada memprogramkan bela negara.
“Untuk menciptakan masyarakat yang cinta tanah air, tidak harus dilakukan dengan program wajib militer yang dinamakan bela negara. Ada langkah lain yang bisa ditempuh, seperti menegakkan demokrasi, memberantas asap, dan menstabilkan ekonomi,” tegasnya. (HA)