spot_img

DPT Sementara Pilkada Sumut 6.294.955

MENARAnews, Medan (Sumut) – Koordinator Divisi Data/Sosialisasi KPU Sumut, Yulhasni, mengatakan, DPT Sumut masih bisa bertambah mengingat DPT di Kabupaten Madina belum masuk. Sebagai pembanding, daftar pemilih semen­tara (DPS) pilkada Sumut yang ditetapkan adalah 6.807.340 pemilih.

Daftar pemilih tetap (DPT) sementara yang sudah masuk ke KPU, berjumlah 6.294.955 jiwa. DPT itu adalah data dari 22 kabupaten/kota, sementara satu kabupaten lagi, Mandailing Natal masih belum masuk karena pene­tapan­nya ditunda sembilan hari.

“Rata-rata KPU kabupaten/kota mema­suk­kan data pada 2 Oktober 2015. Jadi baru saja kami gelar rapat dan didapat segitu hasilnya. Kemungkinan berubah, menung­gu DPT dari Madina,” ujar Yulhasni.

Sementara, DPT Kota Medan yang pene­tapannya berlangsung alot telah diputuskan berjumlah 1.985.096 pemilih dengan jum­lah TPS 3.024. Divisi Data dan Sosialisasi KPU Medan, Pandapotan Tamba, mengata­kan, rapat penetapan DPT dihadiri pasangan calon (paslon) nomor 1 yakni Sastra SH MKn dan paslon nomor 2 Bobby Octa­vianus Zulkarnain dan Hendri Sitompul. Perwakilan dari Panwas Medan dihadiri Ketua Panwas Medan, Raden Deni dan anggotanya, Hendrik Sitinjak dan Uli.

Pandapotan mengatakan, bertambahnya pemilih pada pilkada Medan dikarenakan penambahan pemilih pemula dan TNI/Polri yang telah pensiun dan ingin menggunakan hak pilihnya. “Kenaikan DPT pilpres ke DPT pilkada di Kota Medan sebanyak 238.265 pemilih atau 4,7 persen,” katanya.

Pandapotan bercerita, penetapan DPT Kota Medan itu mendapat penolakan dari Panwas Kota Medan yang meminta DPT di 19 kecamatan, kecuali Medan Helvetia, Medan Selayang dan Medan Marelan diper­baiki. “Mereka katanya, masih banyak mene­mukan pemilih yang meninggal, be­lum terdata, pemilih ganda masuk dalam DPT,” kata Pandapotan mengutip Ketua Panwas Raden Deni dalam rapat DPT beberapa waktu lalu.

Panwas Medan akhirnya mengeluarkan rekomendasi penolakan dan penundaan DPT Medan dilampiri 21 panwas kecamat­an untuk menolak penetapan DPT dan per­baikan DPT pilkada Medan serta mening­galkan Kantor KPU Medan tanpa mengikuti penetapan DPT.

“Pukul 23.00 WIB, KPU Medan me­nunggu Panwas untuk mengkroscek data, namun panwas tidak juga hadir, sehingga KPU menetapkan DPT Medan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan pilkada,” kata Pandapotan.

Yulhasni berharap, kalaupun ada per­baikan DPT sebaiknya disertai bukti otentik, sebab proses perbaikan DPT hanya bisa dilakukan jika dilengkapi dengan bukti otentik.

Dalam Peraturan KPU No 4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih disebutkan bahwa proses perbaikan DPS untuk ditetapkan jadi DPT harus didukung beberapa syarat.

“Pada rekapitulasi di tingkat PPS mi­salnya, usulan perbaikan didukung salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK,” katanya.

Menurutnya, KPU menetapkan DPT berdasarkan peraturan. “Dengan demikian tidak lantas semua usulan perbaikan dite­rima begitu saja,” kata Yulhasni, yang Minggu (3/10) kemarin usai memonitor pene­tapan DPT di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Yulhasni mengakui, proses penetapan DPT di beberapa kabupaten/kota yang me­lak­sanakan pilkada mendapat tanggapan dari Panwaslih dan paslon. “Sepanjang tanggapan tersebut didukung data otentik, penyelenggara pilkada pada tiap tingkatan yang melaksanakan rapat pleno penetapan DPT wajib menindaklanjutinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pada rapat pleno ter­buka penetapan DPT di kecamatan. Pada Pasal 16 ayat 5 PKPU Nomor 4/2015 dise­butkan masukan harus disertai dengan data otentik dan bukti tertulis berupa nama pemi­lih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.

Karena itu, tidak beralasan kemudian jika KPU kabupaten/kota harus menerima masukan yang tidak didukung data otentik. “Kalau hanya menyerahkan nama dan ala­mat saja, itu namanya usulan tidak kom­prehensif,” kata Yulhasni.(GL)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,050PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles