MENARAnews, Batam (Kepri) – Sebanyak 67 unit bus beserta 100 massa yg terdiri dari supir bus dan karyawan melakukan aksi unjuk rasa di kantor dinas perhubungan kota batam, Kamis (8/10).
Aksi unjuk rasa PAKB di kantor dishub ini dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari pihak supir angkot beberapa waktu lalu yang menuntut untuk menertibkan angkutan umum yg ilegal (red:bus karyawan).
Dalam aksinya, Roi Siahaan sebagai koordinator tim bus karyawan meminta kepada dishub untuk memberi izin khusus terkait bisnis bus karyawan. Selain itu, ia meminta kepada Dishub untuk menghilangkan diskriminasi terhadap bus karyawan.
“Minggu lalu saat terjadi razia gabungan, yang di razia hanya bus karyawan saja. Kami disinikan ada. kami tidak ilegal. Karyawan pun kami yg angkat. Tiada kami karyawan siapa yg antar. Jadi mohon dilepaskan dan tuntutan kami ini didengarkan. Kami minta waktu kepada bapak kepala dishub untuk memberikan waktu kepada kami untuk berbena diri dlu. Jangan asal tangkap saja”. Katanya.
Para supir angkutan karyawan berencana akan melaksanakan aksi lanjutan di depan Kantor Walikota Batam, namun, aksi tersebut berhasil dibendung karena menurut kesaksian kepala Dishub Pak Walikota akan datang ke kantor Dishub Batam.
Sebelumnya, ditempat yg sama terjadi aksi unjuk rasa oleh gabungan supir angkot se-Batam. Dalam tuntutanya, supir angkot meminta kepada Kepala Dishub untuk menertibkan para angkutan umum yg ilegal (red: bus karyawan) serta mempermudah KIR agar angkot dapat kembali bekerja dengan lancar.
Walikota Batam, Ahmad Dahlah mengatakan, pihak pemerintah mendukung penuh seluruh bus angkutan karyawan untuk terus beroperasi dan mengangkut karyawan.
“Untuk penertiban, surat administrasi angkutan umum dan kelayakan pakai bus sebagai angkutan karyawan diberikan waktu hingga 6 bulan. Apabila 6 bulan belum di benahi dapat dilanjutkan pada 6 bulan berikutnya”. Ucapnya. Hal tersebut juga disetujui oleh pihak PAKB (persatuan angkutan karyawan batam). (MN)