MENARAnews, Jakarta – Secara umum, sebagian besar anggota DPR tidak terbuka dengan rekam jejak bisnisnya dan rawan potensi konflik kepentingan” ucap Siti Juliantari dalam diskusi memperingati 1 tahun kinerja DPR RI di kantor Indonesia Corruption Watch (7/10).
Siti mengatakan, berdasarkan penelitian dari ICW, sebanyak 47% anggota DPR RI 2014-2019 berasal dari kalangan pengusaha. Sebanyak 373 perusahaan yang pernah dijabat oleh anggota DPR, sebanyak 85 perusahaan tidak dapat diketahui jenis usahanya. Dari 288 entitas bisnis yang teridentifikasi, sebanyak 11% memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan anggota DPR.
Selain itu Siti menilai hampir di setiiap komisi di DPR memiliki potensi konflik kepentingan. Berikut ini adalah daftarnya :
- Komisi 1 terdapat satu konflik kepentingan di bidang stasiun radio.
- Komisi 3 terdapat satu konflik kepentingan di bidang usaha jasa hukum
- Komisi 4 terdapat enam konflik kepentingan di bidang usaha pertanian dan perkebunan.
- Komisi 5 terdapat tujuh konflik kepentingan di bidang kontraktor dan jasa konstruksi.
- Komisi 6 terdapat sembilan konflik kepentingan di bidang Perindustrian.
- Komisi 7 terdapat tujuh konflik kepentingan di bidang pertambangan batubara dan minyak.
- Komisi 9 terdapat satu konflik kepentingan di bidang jasa tenaga kerja.
ICW merekomendasikan agar dibuat suatu peraturan yang melarang anggota DPR tidak boleh memiliki jabatan atau memiliki aktivitas bisnis terkait dengan jabatan dan wewenangnya di DPR.
Dalam diskusi ini juga dilakukan peluncuran website rekamjejak.net yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang rekam jejak anggota DPR.(RP)