Aset Pemprovsu Terkendala di BPN

MENARAnews, Medan (Sumut) – Saat ini Pemprovsu memiliki aset yang berjumlah 14 T. Namun, baru 30% lahan yang bersertifikat BPN. Hal ini nantinya akan berdampak pada alih fungsi lahan. Hal tersebut dibenarkan Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Setdaprovsu, Safrudin, Selasa (27/10).

 

Setiap tahun, lanjut Safruddin, Pemprovsu mengalokasikan dana untuk sertifikasi aset. Namun sering sekali mendapat ganjalan dari BPN sehingga muncul angka 30% yang memiliki sertifikat.

“Di BPN aset yang bisa disertifikatkan jika yang sudah ada bukti perolehan. Secara umum rata-rata aset yang belum disertifikatkan adalah lahan yang dimiliki Pemprovsu lebih dari 20 tahun lalu, atau yang di bawah tahun 1990,” ujarnya.

Sama seperti aset Pemprovsu di daerah yang dimiliki instansi teknis, rumah-rumah petugas, bangunan pos jaga dan aset lahan yang berada di pulau terpencil seperti di Nias. Lamanya proses sertifikat lahan dari BPN ini, kata Safruddin, seperti lahan kantor PKK Sumut di Jalan Cik Ditiro. Meski sudah 30-40 tahun menjadi aset Pemprovsu, namun belum keluar sertifikatnya dari BPN.

“Lahan kantor PKK itu kita inginkan agar cepat disertifikatkan, karena kita khawatir lahan itu diserobot, apalagi lokasinya strategis. Tapi itulah sampai sekarang masih diproses BPN. Itu merupakan lahan eks sekolah asing dan prosesnya sekarang sudah sampai ke Menteri Keuangan,” katanya.

Ada juga aset Pemprovsu uang sudah disewakan kepada pihak ketiga. Contohnya saja salah satu pusat jajanan di kota Binjai. Lahan tersebut disewakan selama lima tahun, dan nilai sewanya sebesar Rp. 400 juta.

Selain lahan, Safruddin juga mengakui hingga saat ini masih ada aset kendaraan dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat di jajaran Pemprovsu yang belum bisa ditarik.

“Kalau data lengkapnya saya tak ingat, tapi ada-lah lebih dari sepuluh kendaraan dinas yang masih belum bisa kami tarik,” sebutnya.

Kendati demikian, Safruddin mengklaim kalau pengelolaan aset tergolong baik. Pada 2014 Pemprovsu mendapat Prediket Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI perwakilan Sumut.(yug)

 

{adselite}

Comments
Loading...